Breaking News:

Siap-siap Sekolah dengan SPP Mahal akan Dikenakan Pajak oleh Pemerintah, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan termasuk sekolah.

Editor: M Zulkodri
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

BANGKAPOS.COM---Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan termasuk sekolah.

Namun hal ini diperuntukkan bagi sekolah tertentu saja, yakni sekolah dengan uang SPP yang tergolong mahal.

Wacana ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Rencana penerapan ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca juga: Tips WhatsApp, Cara Mudah Mengetahui Pasangan Berselingkuh atau Tidak, Lengkap dengan Datanya

Baca juga: Detik-detik Ketua RT Diterkam Buaya di Depan Istrinya Lalu Diseret ke Tengah Laut

“Ini juga untuk membedakan jasa pendidikan yang memberikan secara masif oleh pemerintah dan lembaga sosial lain, dibandingkan dengan (sekolah) SPP yang luar biasa tinggi,” ucap Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Beleid tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial

dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Baca juga: Syarat Naik Pesawat Terbaru Seluruh Maskapai Baik Domestik dan Internasional Mulai 7 September 2021

“Oleh karena itu, untuk sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan standar, madrasah untuk masyarakat biasa atau rendah dipastikan tidak akan kena PPN,” kata Sri Mulyani lagi.

Menkeu menegaskan, skema pengaturan atas rencana pengenaan PPN jasa pendidikan tersebut dirancang agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah, apalagi saat kondisi pandemi.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berencana mematok tarif PPN atas jasa pendidikan sebesar 7 persen.(*)

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved