Breaking News:

Berita Bangka Selatan

Pemerintah Bangka Selatan Bebaskan Denda PBB-P2 Bagi Masyarakat yang Menunggak 100 Persen

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan memberikan pembebasan denda dan pemotongan pokok tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Penulis: Jhoni Kurniawan | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)
Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Susanti 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan memberikan pembebasan denda dan pemotongan pokok tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pembebasan atau penghapusan denda yang diberikan yaitu keringanan sebesar 100% atas denda PBB-P2 periode tunggakan 2006-2016, pemberian keringanan atas pokok piutang periode tunggakan 2006-2010 sebesar 50%. Adapula pemberian keringanan atas pokok piutang tahun 2011-2016 sebesar 40%.

Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Susanti menyatakan kebijakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangka Selatan.

Melalui perbup ini lanjut Susanti, masyarakat diberikan kemudahan dalam hal pembayaran denda maupun keringanan atas denda pokok.

"Di tengah pandemi ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam peringanan denda pajak PBB. Melalui peringanan denda ini atau pemutihan ini masyarakat diharapkan bisa segera membayar kewajiban pajaknya," ujar Susanti pada Rabu (15/9/2021).

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keringanan ataupun momen ini sehingga tidak lagi ada beban yang dirasakan oleh para wajib pajak.

Susanti menambahkan pada periode 2006-2016, pokok utang serta denda dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka Selatan mencapai Rp 4 Miliar.

Susanti turut mengakui jika masih banyaknya wajib pajak yang mengalami penunggakan lantaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) yang tidak dicermati oleh wajib pajak.

"Adapula kondisi misalnya masyarakat kita sedang tidak di rumah atau sedang ada di luar daerah sehingga ketika SPPT PBB-P2 disampaikan tidak diterima langsung," ujarnya.

Namun demikian, guna memaksimalkan pemanfaatan kebijakan ini, ia mengakui pihaknya akan melakukan jemput bola ke tengah masyarakat.

SPPT lanjut Susanti sudah disampaikan kembali kepada lurah dan desa.

"Untuk SPPTnya sudah kami sampaikan, setelah itu disampaikan juga kepada juru pungut di masing-masing desa atau kelurahan untuk ditagih sehingga masyarakat kita juga tersosialisasikan mengenai kebijakan ini," tuturnya.

Mengenai pembayaran lanjut Susanti, selain dapat dibayar melalui juru pungut, para wajib pajak juga dapat membayar denda maupun pokok pajak di perbankan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved