Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Cegah Peredaran Barang Terlarang, Pegawai LPKA Pangkalpinang Deklarasi Halinar  

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dibawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Bel

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari
istimewa
Pejabat struktural eselon IV dan V serta seluruh pegawai saat melakukan penandatanganan deklarasi Zero Halinar yang disaksikan langsung oleh Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Kamis (16/9/2021). (Ist Humas LPKA Kelas II Pangkalpinang). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dibawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan deklarasi zero handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar), Kamis (16/9/2021).

Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Nanang Rukmana mengatakan, deklarasi ini sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia Reinhard Silitonga beberapa waktu lalu untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dan selalu mewaspadai segala kemungkinan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan tugas

Selain itu, sebagai cara untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan LPKA agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di dalamnya.

“Oleh sebab itu kita semua harus berkomitmen untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur (SOP-red) yang ada, salah satunya adalah menjamin tidak beredarnya handphone, pungli dan narkoba di dalam Lapas, khususnya LPKA,” kata dia.

Nanang menegaskan, deklarasi yang dilakukan hari ini bukan merupakan seremonial belaka. Akan tetapi harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Apalagi berkaca dengan kejadian kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten manakala tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dengan selalu mendeteksi dini segala kemungkinan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban

“Keberhasilan kita bukan hanya karena satu atau dua orang saja, namun  semuanya harus berpartisipasi dalam mendukung dan melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pimpinan, salah satunya adalah zero halinar,” beber Nanang.

Maka dari itu, ia juga mengajak seluruh pegawai untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, kinerja, sinergitas dan integritas dalam melaksanakan tugas sehingga pegawai Kemenkumham tidak terlibat maupun menceburkan diri dalam peredaran narkoba. 

“Narkoba menjadi penyakit yang harus kita cegah dan lawan bersama, di berbagai media banyak kita saksikan bahwa ada diantara rekan-rekan kita yang terlibat dalam peredaran narkoba sehingga tidak dapat melaksanakan tugas hingga pensiun,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Pangkalpinang, Surya Gunawan mengatakan, bahwa jajarannya akan melaksanakan deklarasikan zero halinar.

Menurutnya, ada tiga poin penting yang telah dideklarasikan bersama yakni seperti siap memberantas penggunaan handphone bagi Andikpas dan tahanan. Kedua memastikan diri bebas pungutan hingga melawan dan memberantas peredaran Narkoba.

“Melalui satuan operasional kepatuhan internal pemasyarakatan (Satops Patnal-red) kita akan memantau secara berkelanjutan dan berkesinambungan terkait implementasi deklarasi zero halinar ini,” katanya.

Oleh sebab itu, sambung Surya, apabila dikemudian hari ditemukan indikasi keterlibatan pegawai dalam peredaran handphone, pungli dan narkoba akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Usai deklarasi, seluruh pejabat struktural eselon IV dan V serta seluruh pegawai yang disaksikan langsung oleh Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang melakukan penandatanganan Deklarasi Zero Halinar. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved