Breaking News:

Berita Bangka Barat

Faktor Banyak PNS Pensiun, Bangka Barat Kekurangan SDM

Kabupaten Bangka Barat yang kini memiliki 2.889 orang yang berstatus sebagai PNS, masih mengalami kekurangan SDM guna mencukupi kebutuhan

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
bangkapos.com
Kabid Kepengadaan dan Mutasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Barat, Andi Tenri Ajeng.(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kabupaten Bangka Barat yang kini memiliki 2.889 orang yang berstatus sebagai PNS, masih mengalami kekurangan SDM guna mencukupi kebutuhan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini diungkapkan Kabid Pengadaan Dan Mutasi, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Barat, Andi Tenri Ajeng yang mengatakan kebutuhan PNS berkisar 5.000 orang.

"5.000 orang itu sebenarnya belum diikat peraturan Bupati, jadi cuma usulan OPD kenyataannya seperti itu nanti kita akan verifikasi lagi," ujar Andi, Kamis (16/09/2021).

Selain itu beberapa faktor lain seperti PNS pensiun juga menjadi satu diantara alasan, Kabupaten Bangka Barat terus mengalami kekurangan PNS.

"Kita liat dari angka pensiun, setiap tahunnya contoh tahun 2020 seratusan. Lalu tahun 2021 ini, berkisar delapan puluhan gitu yang pensiun," tuturnya.

"Lalu juga sebelumya moratorium PNS ini, di jaman Pak Jokowi itu di tahun pertamanya itu hampir lima tahun tidak ada penerimaan PNS sementara yang pensiun bertambah," tambahnya.

Namun walaupun kekurangan SDM PNS, Kabupaten Bangka Barat justru saat ini menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang tidak membuka penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat.

Andi Tenri Ajeng saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengungkapkan pihaknya akan berusaha, mengadakan penerimaan CPPPK tahun depan guna menutup kekurangan SDM.

"Tahun depan tidak ada kebijakan kemenpan, tahun depan cuman ada PPPK," ucapnya.

Lebih lanjut beberapa OPD diakui Andi Tenri, masih kekurangan PNS terutama OPD yang masih baru di Pemkab Bangka Barat.

"Jelaslah, sangat berpengaruh contohnya saja kita OPD baru, BPBD yang baru saja dikukuhkan ada Kesbangpol dari Kantor jadi Badan itukan butuh kepegawaian semua," katanya.

Sementara itu untuk tenaga PHL di lingkungan Pemkab Bangka Barat, pihaknya menyerahkan kepada setiap kemampuan OPD untuk jumlah PHL.

"Untuk penambahan honorer itu adalah kebijakan OPD, soalnya PHL ini bukan terfokus ke BKD. Anggaran masing-masing OPD, kalau mereka merasa membutuhi mereka mengajukan bukan mengajukan ke kami," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved