Breaking News:

Berita Kriminal

Kasus Irham Jadi Perhatian Kepala BNNP, Begini Kata Zainul Mutaqqien, 39 ASN Direhab

Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba melibatkan Oknum PNS Pangkalpinang, Vivir Irham alias Irham (35) yang berdinas di Kelurahan Gajah Mada, Kec

Penulis: Antoni Ramli | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com
Tim Kalong Polres Pangkalpinang Bekuk Tiga Tersangka Penyalahgunaan Narkoba, Satu Di antaranya Oknum ASN 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba melibatkan Oknum PNS Pangkalpinang, Vivir Irham alias Irham (35) yang berdinas di Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, tak hanya menyita perhatian Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil saja.

Namun, kasus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Irhan beserta dua rekannya juga menyita perhatian Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Bangka Belitung, Brigjen (Pol) M Zainul Mutaqqien.

Bagi, Jenderal Bintang Satu itu, perlu adanya langkah langkah koperhensif dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Naarkoba di kalangan PNS antara lain menjalankan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 tentang, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

"Kasus oknum PNS ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Kita sudah punya  Inpres no 2 tahun 2020. Dimana Walikota dan Bupati harus respect dengan Inpres tadi,"ujar Brigjen Pol M Zainul Muttaqien, Kamis (16/9/2021)

Dalam penerapan Inpres tersebut, lanjut M Zainul Muttaqien, Walikota dan Bupati, harus membentuk tim rencana aksi Nasional, P4GN secara terpadu dengan melibatkan aparat penegak hukum setempat.

"Jadi mereka (Walikota/Bupati )harus bentuk tim terpadu, yang melibatkan, BNN, TNI Polri, Kejaksaan. Pertanyaannya  sekarang rencana aksi itu sudah di bentuk dan dijalankan  belum,"tanya Muttaqien.

Menurut Muttaqiem, Inpres tersebut tak hanya ditujukan kepada ASN saja, namun juga TNI Polri, Kementrian, kepala daerah hingga kepala desa.

Tahapan dalam Inpres tersebut, mulai dari sosialisasi, edukasi hingga pengecekan urin secara berkala.

"Inpres itu berlaku untuk seluruh bukan ASN aja, TNI Polri, kementrian, kepala daerah sampai kepala desa adanya tim terpadu itu, tahapannya mulai dari sosialisasi hingga cek urin secara rutin selama 6 bulan sekali," katanya.

Sementara itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung, dalam kurun waktu Tahun 2015 hingga 2020, ada sebanyak 39 ASN yang menjalani rehabilitasi.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved