Breaking News:

Berita Paangkalpinang

Terima Banyak Keluhan Orang tua terkait PPDB Jalur Zonasi, DPRD Usulkan Bangun Sekolah Negeri Baru

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bangka Belitung (Babel) mendapat banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat terkait sistem pelaksanaan penerim

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com
Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bangka Belitung (Babel) mendapat banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat terkait sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pasalnya pelaksanaan PPDB 2021 ini masih dirasa tidak efektif dan tidak mengakomodir seluruh masyarakat.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, DPRD Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (16/9/2021).

"Ini bentuk kepedulian dewan atas aspirasi masyarakat terkhusus orangtua, ini selalu terjadi di awal tahun pelajaran, kami pelajari itu, bahkan kami turun langsung ke lapangan, di beberapa daerah kabupaten seperti Bangka dan Kota Pangkalpinang banyak keluhan," ujar Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut tidak terakomodirnya keinginan orangtua untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri menjadi perhatian khusus bagi para legislator.

"Dari banyak jumlah penduduk, di Sungailiat hanya ada satu sekolah negeri, sehingga tahun 2022 pada APBD nanti akan dibangun SMA N 2 Sungailiat, ini akan masuk rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022," kata Herman.

Tak hanya itu, wacana sekolah negeri baru juga akan dibangun di kota Pangkalpinang yakni SMA Negeri 5 Pangkalpinang.

Dia menyebutkan dalam rangka mengusulkan sekolah negeri baru ini guna sebagai solusi dan mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk ke depan.

"Mengenai dimana nanti, kita sudah ada alternatif lahannya, yang jelas pemprov harus hadir dalam hal ini. Selain itu sekolah-sekolah yang sudah ada, harus ditingkatkan," katanya.

Menurutnya, bidang pendidikan ini perlu menjadi perhatian bersama, sesuai dengan amanah di dalam pembukaan undang-undang dasar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

"Jadi anggaran ke depan akan kita bahas dengan teliti, sehingga anggaran pendidikan dapat memberikan pelayanan yang maksimal, porsi anggaran pendidikan ini harus 20 persen, dan kita sudah lebih, kita harus menepatkan yang pertama dalam pembahasannya," kata Herman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Babel, M Soleh menilai rapat dengar pendapat baik untuk digelar sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam memperoleh solusi.

"Ini untuk mencari solusi ke depan, jadi permasalahan PPDB ini baik tahun lalu dan kemarin dapat diselesai. PPDB ini dilakukan secara nasional, kita ikut aturan Kemendikbud," katanya.

Diakuinya, sistem zonasi memang kerap dikeluhkan, sistem ini yang ditetapkan berdasarkan letak sekolah dengan peserta didik, itu pun harus ditunjukan oleh KK.

"Ini yang diterapkan, permasalahan muncul karena ada yang tidak terima, padahal kalau berdasarkan jumlah siswa yang keluar dengan kuota yang disediakan baik sekolah negeri atau swasta itu jumlah kuota lebih, tapi orangtua ini ingin anaknya sekolah negeri," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved