Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Wakil Ketua DPRD Babel Akui 45 Anggota Patuh Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Ada Staf yang Mengurus

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi mengaku 45 wakil rakyat yang duduk di parlemen provinsi rutin dan patuh melakukan Laporan Harta Kekayan

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi mengaku 45 wakil rakyat yang duduk di parlemen provinsi rutin dan patuh untuk melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, Kewajiban LHKPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Kalau anggota DPRD Bangka Belitung sudah semua, partisipasi sudah sangat tinggi dan baik," jelas Amri, Kamis (16/9/2021).

Para pimpinan DPRD Bangka Belitung juga sudah menginstruksikan kepada sekretaris dewan (sekwan) untuk menunjuk staf secara langsung mengurusi para anggota.

"Ini kan harus dilaporkan setiap tahun, contohnya saya, yang menyiapkan pelaporan, perbaikan dan evaluasi, ada staf saya, sementara untuk anggota itu diamanahkan kepada staf di komisi," kata Mantan Anggota DPRD Bangka ini.

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Baca juga: Syarat Penerbangan Lion Air Terbaru September 2021 Termasuk Citilink dan Garuda Indonesia

Pelaporan yang dilakukan sudah merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Laporan sudah sesuai petunjuk dari KPK, secara online, kemudian itu ada perbaikan, misalnya harta yang berubah, dijual maupun ada peningkatan nilai, itu harus dilaporkan," ungkap Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Amri menyebutkan hingga saat ini mereka belum menerima laporan terkait adanya kendala dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kami belum menerima laporan ada kendalanya, kalau tahun kemarin laporan sekwan baik, untuk daerah lain saya tidak tahu, ini di provinsi ya, Alhamdulilah," ungkapnya.

Baca juga: Ternyata Ini Negara Eropa yang Menghasut Timor Leste Untuk Merdeka dari Indonesia

Baca juga: Jutaan Nasabah BRI, Mandiri hingga BTN Dapat Bantuan Rp1 Juta, Ini Syaratnya Bagi yang Mau

Menurutnya, laporan harta kekayaan ini penting untuk dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Saya sebagai pimpinan dewan ini harus dijalankan, ini dalam rangka menunjukan kepada masyarakat, akuntabilitas kinerja harus dipertanggungjawabkan," kata Amri.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved