Breaking News:

Absensi PNS Masih Jadi Masalah, PP Nomor 94 Tahun 2021 Tunggu Perka BKN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat belum memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 terkait disiplin PNS.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
Kabid Pengembangan dan Diklat BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, Solihin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Belum adanya Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat belum memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 terkait disiplin PNS.

Hal ini diungkapkan Kasubdit Disiplin, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Barat, Lettyfa yang mengatakan pihaknya juga harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada setiap OPD.

"Memang ada disebut harus dilaksanakan bila telah ada juklak dari BKN, jadi kita menerapkan kalau ada teknis Perka BKN.  Kita harus sosialisasi dulu, cuma OPD harus lebih ngawasin," ujar Lettyfa, Jum'at (17/09/2021).

Baca juga: 8 Orang Kombes Resmi Sandang Pangkat Brigadir Jenderal, Ini Nama-namanya

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Baca juga: Jutaan Nasabah BRI, Mandiri hingga BTN Dapat Bantuan Rp1 Juta, Ini Syaratnya Bagi yang Mau

Diketahui dalam PP nomor 94 tahun 2021 tersebut menegaskan aturan seperti pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama sepuluh hari kerja seperti yang tertuang dalam pasal 11 ayat 2.

Lalu dalam pasal tersebut juga tertuang peraturan terkait pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja, tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.

Sementara itu Kabid Pengembangan dan Diklat BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, Solihin mengatakan terkait disiplin PNS permasalahan yang kerap ditemukan pihaknya yakni terkait absensi.

"Pegawai ini kadang-kadang masuk pagi, lalu jam 10.00 pulang gak masuk lagi nah itu yang paling sering. Lalu juga datang tapi tidak ngabsen, nah ini jadi pertanyaan. Lalu karena kita pakai fingerprint kemarin, datang itu 07.30 tapi datanya jam 10.00. Ada yang gak makai fingerprint ada yang manual," tutur Solihin.

"Nah ini menjadi PR kita untuk disiplin, selagi masih bisa pakai fingerprint kita pakai. Tapi selama Covid-19 ini, kalau kita di level 1 baru kita bisa pakai lagi," tambahnya.

Lebih lanjut diketahui permasalahan absensi tersebut ditemukan pihak BKSDMD Kabupaten Bangka Barat, usai melakukan sidak secara langsung kepada OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

"BKD sendiri untuk menindaklanjuti disiplin kita ada kegiatan monitoring, kalau dulu sidak satu tahun sekali. Kalau sekarang empat tahun terakhir ini ada kita monitoring langsung ke OPD secara zigzag. Ini dilakukan setiap triwulan, karena SDM kita terbatas," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved