Breaking News:

Apkasindo Bangka Dukung Tim OPPAD Pungut PBB Kebun Sawit Rakyat, Kami Sudah Memulai 7 Tahun Lalu

DPC Apkasindo Kabupaten Bangka mendukung upaya Pemkab Bangka untuk mendata dan mengukur kebun kelapa sawit rakyat sebagai objek pungut PBB.

Penulis: edwardi | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Dokumentasi
Jamaludin, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPC Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka sangat mendukung upaya Pemkab Bangka melalui Tim OPPAD (Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) untuk mendata dan mengukur kebun kelapa sawit rakyat sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau kami dari Apkasindo Kabupaten Bangka sudah sekitar 7 tahun lalu memulai  dan mendorong para petani kelapa sawit rakyat untuk membayarkan PBB kebun kelapa sawit kepada pemerintah daerah," kata Jamaludin, Ketua DPC APKASINDO Kabupaten Bangka, Jumat (17/09/2021).

Diungkapkannya seperti para petani kelapa sawit di Desa Kimak Kecamatan Merawang itu kebanyakan lahan kebun mereka tidak memiliki surat tanah atau SKHUAT, namun mereka sudah terdaftar untuk membayarkan PBB atas kebun kelapa sawit itu.

"Untuk masyarakat yang berkebun kelapa sawit di hutan produksi (HP) ataupun hutan lindung bisa saja dipungut PBB, sebab pembayaran PBB  itu bukan sebagai surat bukti pengakuan hak atas tanah, hanya bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pendapatan asli bagi daerah saja, dan masyarakat juga merasa senang bisa ikut membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan," ujar Jamaludin. 

Buah kelapa sawit kebun rakyat.
Buah kelapa sawit kebun rakyat. (Bangkapos.com/Edwardi)

Baca juga: 8 Orang Kombes Resmi Sandang Pangkat Brigadir Jenderal, Ini Nama-namanya

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Diakuinya potensi PBB dari kebun sawit rakyat ini sangat besar, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka memiliki kebun kelapa sawit rakyat saat ini.

"Namun dalam penerapan pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat ini jangan hanya milik petani murni saja yang didata, tetapi juga kebun sawit rakyat milik anggota DPRD Kabupaten Bangka, mantan anggota DPRD Bangka, ASN dan pejabat di lingkungan Pemkab Bangka juga," tukas Jamaludin.

Jamaludin mengimbau untuk kebun kelapa sawit yang baru masa tanam atau belum menghasilkan panen sebaiknya jangan dipungut dulu pembayaran PBB-nya, karena para petani ini masih banyak membutuhkan modal usahanya.

"Kita nggak tahu kalau petani itu mungkin pinjam uang di bank untuk modal usaha menanam kebun kelapa sawit nya atau pinjam dengan pihak lainnya," imbuh Jamaludin.

Diharapkannya, setelah Tim OPPAD melakukan pemungutan terhadap PBB kebun kelapa sawit rakyat ini diharapkan ke depan pemerintah daerah juga mulai memikirkan membuka dan memperbaiki jalan usaha tani yang ada di daerah pedesaan.

"Jalan dan jembatan penghubung di areal perkebunan petani difasilitasi untuk diperbaiki sehingga para petani juga mudah untuk membawa atau mengangkut hasil panen kebunnya, kelapa sawit, karet, lada dan lainnya," harap Jamaludin.

Ke depan Jamaludin juga berharap pihak pemerintah daerah mengusulkan juga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar ada program Prona Sertifikat Tanah gratis kepada para petani kelapa sawit rakyat. (Bangkapos.com/Edwardi)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved