Breaking News:

Kapolri Ditegur Jokowi soal Penghapusan Mural : Saya Tidak Antikritik

Kontras juga berharap Jokowi tidak hanya mempersilakan dikritik, tapi juga menjamin para pengkritiknya agar tidak ditangkap atau dikriminalisasi.

Editor: Evan Saputra
Banten/ISTIMEWA
Mural Presiden Jokowi bertuliskan 404:Not Found di Batuceper, Kota Tangerang 

Kapolri Ditegur Jokowi soal Penghapusan Mural : Saya Tidak Antikritik

BANGKAPOS.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo lakukan evaluasi menyeluruh untuk Polri agar tidak bertindak reaktif pada masyarakat yang menyampaikan kritik.

Hal itu disampaikan peneliti Kontras Rivanlee Anandar menanggapi teguran yang disampaikan Jokowi pada Listyo Sigit terkait penghapusan mural.

“Dalam menjamin kiritik, Presiden dan Kapolri tidak bisa berhenti pada surat telegram saja. Karena sudah lama kebebasan sipil menyusut, maka perbaikannya harus menyeluruh,” terang Rivan pada Kompas.com, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Uang Kertas Rp5 Ribu Bisa Laku Sampai Rp450 Juta Asal Ada Nomor Seri Begini

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Teguran Jokowi, lanjut Rivan, mengindikasikan bahwa Listyo Sigit tidak memahami budaya dan kondisi anak buahnya.

Lukisan mural mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang dilukis di tembok di Jalan Yang Zubaidah dekat Apotek Bangka, Kota Pangkalpinang, Kamis (16/9/2021) menggundang perhatian pengguna jalan
Lukisan mural mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilukis di tembok di Jalan Yang Zubaidah dekat Apotek Bangka, Kota Pangkalpinang, Kamis (16/9/2021) menggundang perhatian pengguna jalan (Bangkapos.com/Yuranda)

“Yang minim pemahaman soal hak asasi manusia,” ucap dia.

Rivan berpandangan, sikap reaktif aparat penegak hukum terjadi karena selama ini tidak terbiasa menerima kritik dari masyarakat, tapi terbiasa bekerja untuk kepentingan ‘asal bapak senang’.

Kontras juga berharap Jokowi tidak hanya mempersilakan dikritik, tapi juga menjamin para pengkritiknya agar tidak ditangkap atau dikriminalisasi.

“Ketika Presiden hanya mempersilakan orang kritik, tapi tak menjaminnya maka kita akan terus menemukan pihak-pihak yang reaktif. Bisa polisi, bisa simpatisan,” imbuh dia.

Ia meminta mekanisme evaluatif harus berjalan di tubuh Polri, seperti memberikan sanksi etik atau disiplin pada anggota yang bekerja tidak sesuai instruksi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved