Breaking News:

Kejari Bangka Barat Cegah Pandemi Covid-19 Meningkat, Sosialisasikan UU Karantina Kesehatan

Kejari Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum sosialisasi, implementasi UU kekarantinaan kesehatan di Kantor Kelurahan Sungai Baru.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: M Ismunadi
Istimewa/Kejari Bangka Barat
Kegiatan sosialisasi kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19, bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Baru, Jumat (17/9/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum sosialisasi, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Baru.

Bertindak sebagai narasumber yakni Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Bangka Barat M. Syaran Jafizhan, mewakili Kajari Bangka Barat Helena Octavianne

Diketahui dasar pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia. 

"Seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar, di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis. Serta berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang," ujar Helena Octavianne, Jumat (17/09/2021). 

Kegiatan sosialisasi kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19, bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Baru.
Kegiatan sosialisasi kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19, bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Baru. (Istimewa/Kejari Bangka Barat)

Baca juga: Hukum Keluarga dan Cegah KDRT, Ketua Pengadilan Agama Bersinergi Dengan Kejari Bangka Barat

Baca juga: Jutaan Nasabah BRI, Mandiri hingga BTN Dapat Bantuan Rp1 Juta, Ini Syaratnya Bagi yang Mau

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas, Helena mengatakan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat. 

"Berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional," tuturnya. 

Lebih lanjut Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

"Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau, faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Mencegah dan menangkal penyakit dan atau aktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi, menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan," jelasnya. 

Diketahui pemerintah dan aparat penegak hukum telah memberikan edukasi dan sosialisasi, mengenai aturan hukum terkait penanggulangan Covid-19.

"Serta masih memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat namun apabila masih juga aturan tersebut tidak dipatuhi maka akan dilakukan upaya hukum yang tegas yaitu upaya hukum pidana sebagai ultimum remedium," bebernya. 

"Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan, bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum," tambahnya. 

Sementara itu Helena mengungkapkan tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat agar mempedomani aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Serta menghimbau agar masyarakat mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, sebagai upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanggulangan Covid-19.

"Diadakannya sosialiasi tersebut dapat semakin meningkatkan kesadaran diri masyarakat, terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan yang dimulai dari diri pribadi masing-masing. Memberikan pemahaman hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan senantiasa mematuhi aturan pemerintah," katanya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved