Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Penyuluhan Hukum Kejari Bangka Barat, Berikan Pemahaman Karantina Kesehatan Masyarakat  

Melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum dengan tema implementasi

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
Ist/Kejari Bangka Barat
Kegiatan penyuluhan hukum Kejari Bangka Barat, di Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum dengan tema implementasi undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan di masa Pandemi Covid-19. 

Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok yang dihadiri oleh lurah, tokoh agama dan masyarakat dengan jumlah sekitar 45 orang dengan narasumber Jaksa Kejari Bangka Barat Ferry M Kurniawan. 

Selain itu Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengatakan kegiatan tersebut berkaitan dengan ketentuan umum yang termasuk dalam, UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan beserta asas-asas kekarantinaan kesehatan. 

"Tujuan penyelenggaraan adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Mencegah dan menangkal penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi, menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan," ujar Helena Octavianne, Jum'at (17/09/2021). 

Baca juga: 8 Orang Kombes Resmi Sandang Pangkat Brigadir Jenderal, Ini Nama-namanya

Baca juga: Jutaan Nasabah BRI, Mandiri hingga BTN Dapat Bantuan Rp1 Juta, Ini Syaratnya Bagi yang Mau

Diketahui pada penyuluhan hukum lebih di tekankan ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 90 sampai dengan pasal 94, 

Terdapat sesi tanya jawab masyarakat dan tokoh agama terkait sanksi pidana yang di tuangkan, pada ketentuan pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

"setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara, paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00," ucapnya. 

Lebih lanjut dalam sesi tanya jawab, Helena mengatakan terdapat pertanyaan dari warga  yang juga merupakan kepala rumah tangga terkait peran saat sedang melakukan karantina. 

"Kita melihat dari sudut pandang yang bersangkutan adalah kepala rumahtangga yang harus menafkahi keluarganya, akan tetapi mendapatkan musibah terjangkit wabah memang pemerintah mengcover kebutuhanya selama di karantina," katanya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved