Breaking News:

Kejari Bangka Barat Gencar Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan, Cegah dan Tangkal Penyakit

Kejari Bangka Barat gencar melakukan sosialisasi UU Kekarantinaan dan Kesehatan. Hari ini, sosialisasi dilakukan di Kelurahan Tanjung.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: M Ismunadi
Istimewa/Kejari Bangka Barat
Kejari Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum, bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (18/9/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat, menggelar penyuluhan hukum dengan tema, Implementasi undang-undang kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. 

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma, mewakili Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne menjadi narasumber dalam penyuluhan kali ini. 

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang," ujar Helena Octavianne, Sabtu (18/09/2021). 

Seiring dengan perkembangan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas, Helena mengatakan dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. 

"Sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit, serta faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi," ucapnya. 

Kejari Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum, bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (18/9/2021).
Kejari Bangka Barat menggelar penyuluhan hukum, bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (18/9/2021). (Istimewa/Kejari Bangka Barat)

Baca juga: Uang Kertas Rp5.000 Seri Kembar Laku Ditukar dengan Rp450 Juta, Ini Alasannya

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan tersebut pada tahun 2018 yang lalu, sebelum pandemi Covid-19 mulai mewabah di seluruh dunia pada awal tahun 2019.

"Di dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain juga mengatur tentang ketentuan pidana, bagi setiap orang yang melawan aturan hukum. Sama seperti undang-undang yang lain yang artinya suatu undang-undang dibuat, dengan adanya aturan-aturan atau norma-norma hukum yang harus dipatuhi," tuturnya. 

Selain diatur di dalam UU tentang kekarantinaan kesehatan, mengenai ketentuan pidana juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain pada Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP, dan Pasal 218 KUHP serta pada Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

"Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kdaruratan kesehatan masyarakat. Mencegah dan menangkal penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi, menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan," jelasnya. 

Sementara itu Helena mengingatkan masyarakat agar senantiasa mematuhi dan mempedomani aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan yang dibuat dengan adanya ketentuan pidana.

"Diadakannya penyuluhan hukum tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan sehingga terhindar dari Covid-19," katanya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved