Breaking News:

Berita Pangkalpinang

PNS Bolos 10 Hari Berturut-turut Terancam Dipecat, Wali Kota Pangkalpinang Sebut PP 94 Sudah Berlaku

Pemerintah Kota Pangkalpinang turut mengapresiasi dengan terbitnya PP Nomor 94 tahun 2021 yang menggantikan PP 53 Tahun 2010.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyebut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021 lalu memudahkan pengawasan terhadap PNS.

Bahkan menurut Maulan, Pemerintah Kota Pangkalpinang turut mengapresiasi dengan terbitnya PP Nomor 94 tahun 2021 yang menggantikan PP 53 Tahun 2010.

“Kita apresiasi pemerintah pusat, dengan adanya peraturan seperti ini kita pemerintah daerah tinggal melaksanakan saja,” kata Maulan, Sabtu, (18/9/2021).

Baca juga: Uang Kertas Rp5 Ribu Bisa Laku Sampai Rp450 Juta Asal Ada Nomor Seri Begini

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Diakui Molen sapaan akrab Maulan, dengan terbitnya PP tersebut para pegawai di Pemkot Pangkalpinang dituntut untuk semakin maksimal dalam bekerja.

Terlebih lagi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan penuh tanggung jawab sehingga tidak menyalahkan wewenang serta menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi berkepentingan dengan jabatan.

“Memang kita dituntut untuk untuk semakin membaik terutama pelayanan dan disiplin pegawai. Dengan adanya peraturan seperti ini memudahkan agar sistem lebih jelas lagi,” kata Molen.

Kendati begitu, lanjut Molen, pihaknya akan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan kepada setiap para pegawai berkaitan dengan ketentuan jam kerja, kehadiran pegawai setiap harinya hingga pegawai yang sering keluar kantor tanpa alasan yang jelas.

“Pengawasan terus kita lakukan, pembinaan disiplin juga tetap kita jalankan. Tetapi setiap organisasi perangkat daerah (OPD-red) dengan situasi pandemi Covid-19 agak berbeda, jadi kita sesuaikan,” tegas Molen.

PP 94 Tahun 2021 Sudah Berlaku

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved