Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tangani Kemiskinan dan SOP E- Warong, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan Keluarkan Pergub

Budi Utama mengatakan akan membuat peraturan gubernur terkait strategi penanganan kemiskinan dan keputusan standar operasional prosedur (SOP) E-Warung

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Budi Utama 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama mengatakan akan membuat peraturan gubernur terkait strategi penanganan kemiskinan dan keputusan standar operasional prosedur (SOP) warung elekronik gotong royong (e-warong).

"Penanganan kemiskinan, kita akan mengatur dan sudah membuat draf pergub. Ternyata permensos nomor 5 tahun 2021 keluar tentang sembako e-warong, tinggal penambahan saja nanti kia tuang dalam pergub ini," kata Budi, Minggu (19/9/2021) kepada Bangkapos.com.

Diakuinya, hingga saat ini Bangka Belitung memang tidak memiliki pergub mengenai penanganan kemiskinan.

"Kita memang belum mengelurkan peraturan, kami meminta kepada Bappeda kota kabupaten, koordinator daerah dan dinsos kabupaten kota untuk menyusun kerangka pemikiran kemarin dalam rapat koordinasi," katanya.

Baca juga: Besok, Polisi Gelar Operasi Patuh, Ini Sasaran dan Daftar Tilang Bagi Kendaraan yang Terjaring Razia

Baca juga: Berawal dari Penasaran, 3 Mahasiswi UBB Sulap Daun Cempedak Jadi Masker, Berkhasiat Atasi Jerawat

Menurutnya, payung hukum mengenai penanganan kemiskinan memang sudah ada di peraturan menteri sosial tetapi pemerintah provinsi ingin memperinci lagi dalam penangan di daerah Babel yang berbeda tentunya dengan daerah lain.

"Tahun ini targetnya sudah selesai, sehingga di tahun 2022, kami dengan kabupaten kota seiring sejalan, agar nanti kita bisa memilah orang yang layak dibantu atau tidak," kata Budi.

Dalam peraturan ini, paripurna data di desa adalah yang digunakan, data yang  harus valid, realita dan fakta.

"Insyaallah kalau pergub ini disahkan, kami sudah memiliki alur atau mekanisme menentukan kebijakan dari lintas sektoral, bisa bersama-sama dan tahun depan harus one data base, agar tepat sasaran," ungkap Budi.

Baca juga: 257 Warga Sembuh dari Corona, Waspada Kasus Kematian di Bangka Belitung Masih Tinggi, Patuhi Prokes

Ke depan, diwacana pemerintah tak akan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu tetapi surat keterangan layak dibantu.

"Logikanya, dia sudah masuk data terpadu sudah tidak mampu, kok kita keluarkan lagi surat keterangan tidak mampu, nah yang maunya kita, disebelahnya nanti ada surat layak dibantu, bisa jadi hari ini mampu, nanti tidak mampu, bisa saja kebalikannya," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved