Breaking News:

Pansus Pemberdayaan Pesantren Segera Finalkan Raperda, Revisi Sesuai Masukan Ditjen Otda Kemendagri

Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan Pesantren segera ke tahap finalisasi.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Saat Pansus rapat konsultasi dan koordinasi panitia khusus dalam rangka finalisasis dan fasilitasi  pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di Hotel Tanjung Pesona Beach dan Resort, Selasa (21/9/2021). 

ANGKAPOS.COM, BANGKA -- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan Pesantren segera ke tahap finalisasi.

Hanya tinggal memperbaiki beberapa hal, terkait masukan dari Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, Slamet Endarto yang disampaukan saat rapat konsultasi dan koordinasi panitia khusus dalam rangka finalisasis dan fasilitasi  pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di Hotel Tanjung Pesona Beach dan Resort, Selasa (21/9/2021).

"Alhamdulilah untuk raperda tadi, kita sudah berdiskusi dengan Kemendagri, mereka mengapresiasi apa yang telah ditularkan oleh kawan-kawan DPRD terkait menghadirkan payung hukum pemberdayaan pesantren," ujar Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan Pesantren, Dede Purnama Alzulami usai rapat.

Diakuinya, pansus menerima catatan berupa judul agar diperluas atau tidak dipersempit hanya pemberdayaan saja.

"InsyaAllah akan melakukan revisi judul dari raperda, terkait dengan isi, sejauh ini sudah dianggap baik, kita tetap memberikan kesempatan kepada biro hukum dan kemendagri, kami akan merumuskan kembali sebelum dibawa Kemendagri, takutnya ada wewengan pusat tercantum di sini, dikhawatirkan menjadi perda yang tak berfungsi," jelas pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel ini.

Terkait pemberdayaan pesantren dari segi penyelenggaraan akan dicantumkan secara detil dalam perda tersebut agar mempermudah dalam pelaksanaannya.

"InsyaAllah perda ini kalau disahkan, tidak hanya menjadi peraturan daerah yang bicara sesaat, tetapi akan berbicara dalam jangka waktu dekat, menengah dan panjang," katanya.

Perda Soroti Kesejahteraan Para Kiyai

Kesejahteraan para kiyai dan pengajar di pondok pesantren menjadi perhatian panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan pesantren DPRD Bangka Belitung.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu juga pansus menyoroti pemberdayaan santri yang telah lulus agar menjadi perhatian dan diatur oleh regulasi.

"Saat ini sudah ada 70 ponpes yang ada, mengenai honor para pengajar tetap kita cantumkan di perda ini. Namun mohon maaf untuk, santri setelah lulus, belum tercantum di sini karena memang ada aturan hukum yang lain, ini baru sebagai bentuk harapan, kalau santri lulus itu berdaya," kata Dede.

Selain itu, Dia menambahkan untuk bantuan kepada pondok pesantren, pendanaan dituangkan sesuai dengan keluarnya Pilpres 82 Tahun 2021.

"Alokasi bantuan itu dari dana hibah yang telah diatur dalam Kemendagri. Perda ini juga tidak hanya pendanaan saja, tetapi juga bagaimana ponpes ini berdaya, penguatan pelatihan, ekonomi dan fasilitas penunjang, itu fokusnya ke sana, kami hadir agar santri mampu bersaing," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved