Breaking News:

Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Pansus DPRD Babel Dorong Secara Digitalisasi

Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ringgit Kecubung mendorong penyimpanan kearsipan suatu organisasi secara digitalisasi.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ringgit Kecubung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ringgit Kecubung mendorong penyimpanan kearsipan suatu organisai secara digitalisasi.

Tak dipungkiri, Srikandi dari fraksi PKS DPRD Babel bahwa penyelenggaraan kearsipan penting untuk dilakukan.

Pasalnya kearsipan ini harus dikelola secara tertib dan teratur sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan organisasi.

"Kalau untuk digital memang belum semua, kalau dibilang 0 persen tidak juga, tetapi kalau 100 persen tidak juga, tapi adalah progresnya, intinya belum mencakup semua. Digital itu jelas, kita tekankan juga," ujar Ringgit usai rapat konsultasi dan koordinasi panitia khusus dalam rangka finalisasis dan fasilitasi  pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di Hotel Tanjung Pesona Beach dan Resort, Selasa (21/9/2021).

Namun, diakuinya untuk penyelenggaraan kearsipan secara digitalisasi memang tidak ada paksaan yang tercantum di perda.

"Kalau memaksa tidak ada ya, kita memang menganjurkan ke situ, perlahan mengarahkan, sebenarnya ini baik, kalau fisiknya ilang, kita masih ada digitalnya. Tetap ada di perda, tetapi tidak pasti, lebih ke sosialisasinya," katanya.

Baca juga: Kapal Tiongkok Teror Laut Natuna Indonesia Tak Gentar Umumkan Punya 2 Kapal Perang Baru dari Inggris

Baca juga: ABK KMP 1 Hilang di Laut, Begini Kesaksian Rekan Korban  

Sementara, dalam finalisasi perda ini, pansus mendapat masukan dari Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, Slamet Endarto,

"Alhamdulilah tadi lancar, tetapi ada tambahan untuk bab tersendiri bagian saksi, ada 5 pasal yang menerangkan untuk masalah sanksi tapi di sini lebih adminitrasi, disarankan dibuat untuk sanksi pidana," katanya.

Dia menegaskan dalam penyusunan perda ini berfokus pada sanksi pasalnya di tingkat desa atau dinas, banyak terjadi faktor kesengajaan untuk menghilangkan arsip.

"Lebih ditekankan kearsipannya juga, kami sudah diskusi ini akan fokus ke sanksi," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved