Breaking News:

Dua Hakim yang Vonis Ahok Terpilih Jadi Hakim Agung, Ini Daftar Lengkap 7 Hakim Agung Baru

Ketua Komisi III DPRI RI Herman Herry mengatakan, proses pemilihan calon Hakim Agung ini dilakukan secara profesional dan transparan

Editor: Iwan Satriawan
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi Palu hakim 

BANGKAPOS.COM-DPR menetapkan 7 orang calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial sebagai Hakim Agung.

Diantara 7 hakim agung yang ditetapkan tersebut ada dua hakim yang pernah menghukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama, yaitu Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi.

Dwiarso dan Jupriadi terpilih menjadi hakim agung setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di depan Komisi III DPR RI.

Sebelumnya Komisi Yudisial mengusulkan 11 calon hakim agung ke DPR.

Selain Dwiarso dan Jupriadi sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana, nama lain yang juga dipilih DPR yakni Prim Haryadi (Calon Hakim Agung Kamar Pidana), Suharto (Calon Hakim Agung Kamar Pidana), Yohanes Priyana (Calon Hakim Agung Kamar Pidana), H. Haswandir, (Calon Hakim Agung Kamar Perdata), dan Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, (Calon Hakim Kamar Militer).

Baca juga: Harga Bensin Jenis Ini Naik Rp 2.450 Akhir September di SPBU, Begini Penjelasan Pertamina

Ketua Komisi III DPRI RI Herman Herry mengatakan, proses pemilihan calon Hakim Agung ini dilakukan secara profesional dan transparan.
Itu bertujuan agar para calon Hakim Agung yang dipilih adalah yang kredibel dan berintegritas.

”Seperti bisa kita pantau bersama, Komisi III telah melaksanakan proses fit and proper test secara transparan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Herman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9).

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, hasil ini merupakan kesepakatan seluruh fraksi yang ada di Komisi III.

Di mana, setiap Fraksi memiliki hak yang sama dalam menyetujui atau menolak Calon Hakim Agung.

”Tentunya setiap fraksi memiliki penilaian sendiri dalam menilai setiap calon. Tetapi, kami telah sepakat dalam proses ini kami berfokus pada tiga aspek, yaitu pemahaman calon terhadap tugas dan fungsi sebagai hakim agung, integritas calon, dan rekam jejak,” ujarnya.

Baca juga: Beda Nasib PNS Timor Leste dan Indonesia Bak Langit dan Bumi, Tunjangan Pegawai Bukan Berupa Uang

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved