Breaking News:

Dua Hakim yang Vonis Ahok Terpilih Jadi Hakim Agung, Ini Daftar Lengkap 7 Hakim Agung Baru

Ketua Komisi III DPRI RI Herman Herry mengatakan, proses pemilihan calon Hakim Agung ini dilakukan secara profesional dan transparan

Editor: Iwan Satriawan
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi Palu hakim 

Dwiarso mengatakan, ia tak bisa secara rinci bicara perihal perkara dan putusan.

Namun, dia mengatakan selalu berpedoman pada hukum acara dan materi perkara dalam memeriksa maupun memutus sebuah kasus.

"Kalau pidana itu hukum acara saya pegang, kemudian dakwaan saya pegang. Jadi kami tidak akan lari ke mana, Insya Allah kami selamat kalau menerapkan hukum acara," kata Dwiarso saat fit and proper test calon hakim agung di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (20/9/2021).

Misalnya, Dwiarso mencontohkan, hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada jaksa dan penasihat hukum atau antara jaksa dan terdakwa.

Selain itu, jika ada kesalahan, hakim juga harus menegur baik jaksa, terdakwa, maupun pengacara.

"Kami harus berlaku adil dalam menerapkan. Demikian juga dalam mempertimbangkan fakta persidangan," ujar calon berlatar belakang Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung ini.

Menurut Dwiarso, kemandirian hakim dibatasi oleh akuntabilitas. Putusan hakim tidak hanya diunggah di direktori putusan, tetapi masyarakat pun dapat melihat bagaimana persidangan berjalan, fakta-fakta yang didapat, dan cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada ke dalam dakwaan.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, kata dia, hakim juga tak bisa serta-merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan.

Ia mengatakan putusan hakim tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini yang sering dikritisi oleh masyarakat bahwa hakim itu putusannya harus akuntabel. Betul, walaupun kami mandiri, ini tidak sewenang-wenang, ada batasan-batasan bahwa inilah yang harus dilakukan oleh hakim," ujar dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved