Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Akhirnya Pemprov Babel Persoalkan Pulau Tujuh ke Kemendagri, Wagub: Kami Ingin Ini Tuntas

Abdul Fatah, mengatakan mereka telah bertemu dengan Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahaan Kemendagri membahas tindak lanjut permasalahan pulu tujuh.

Penulis: Riki Pratama | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wagub Bangka Belitung, Abdul Fatah. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akhirnya melakukan upaya koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri, berkaitan tindak lanjut kepemilikan Pulau Tujuh, yang masih menjadi sengketa antara Pemprov Babel dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, mengatakan mereka telah bertemu dengan Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahaan Kemendagri belum lama ini, membahas tindak lanjut permasalahan Pulau Tujuh.

Abdul Fatah, mengatakan mengatakan Kemendagri yang menciptakan Undang-undang nomor 27 tahun 2000 berkaitan peraturan pembentukan Provinsi Babel, harus bertanggung jawab terkait aturannya.

"Kami ingin Kementerian Dalam Negeri menfasilitasi sampai tuntas, karena mereka itu pabriknya, yang menyusun Undang-undang. Kenapa saat menyusun peta wilayah Kabupaten Lingga tidak meminta kompromi ke Babel itu persoalannya," kata Abdul Fatah, kepada Bangkapos.com, Senin (27/9/2021) di kantor gubernur.

pulau tujuh
pulau tujuh (ist)

Seharusnya kata Wagub, dalam membentuk daerah otonom baru, Kemendagri mempertemukan dua belah pihak pemilik wilayah yakni Provinsi Babel dan Kepulauan Riau (Kepri).

"Terbentuk otonomi baru harusnya di bawah kedua belah pihak, kalau itu dilakukan waktu itu. Tetapi saya tidak melihat dokumen itu dilakukan," keluhnya.

Kemudian kata Wagub, terkait gambaran peta batas dari Pemprov Babel terhadap Kepri atau Kabuapten Lingga belum sependapat.

Baca juga: Masalah Pulau Tujuh Masih Belum Ada Titik Temu, Wakil Ketua DPRD Babel: Kami Perjuangkan!

Baca juga: McDonalds Pangkalpinang Dinantikan Masyarakat dan Bikin Penasaran, Ini Bocoran Waktu Opening

"Karena itu merupakan satu sengketa konstitusi. Kita tetap sama tidak ada benturan, tetapi secara konsitusional siapa yang mengeluarkan Undang-undang itu harus tanggung jawab," tegasnya.

Mantan Sekda Belitung ini, mengatakan Pemprov Babel telah menyiapkan berbagai dokumen untuk membuktikan kepemilikan Pulau Tujuh berdasarkan peta geografis, aturan Undang-Undang dan fakta lainnya.

"Kita ingin menyelesaikannya melalui Kemendagri agar kemungkanan nanti fakta sejarahnya dari letak geografisnya dan konstitusinya," lanjutnya.

Wagub mengatakan alasan kenapa penyelesaian sengketa Pulau Tujuh berlarut-larut tidak kunjung terselesaikan, karena dinggap tidak gampang dalam menyelesaikanya.

Baca juga: Terbaru 2021, Ini Aturan Batas Usia Pensiun ASN, dari PNS, TNI hingga Polri

Baca juga: Inilah Daftar Gaji Terbaru PNS Lengkap dengan Gaji Pensiunan Beserta Janda dan Duda PNS

"Itulah nama kehidupan bernegara, persoalanya tidak gampang," keluhnya.

Abdul Fatah, menegaskan Pemprov Babel telah menegaskan, Kemendagri yang telah membuat peta gambar yang menunjukkan masuk wilayah Babel, sehingga harus dijelaskan wilayah Pulau Tujuh masuk daerah mana.

"Satu peta mereka mulai dari situ, mereka (Kemendagri-red) menyusun itu banyak belum sepakat mereka mencoba bahas hal itu kembali."

Halaman
123
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved