Breaking News:

Berita Bangka Barat

Berikan Rasa Keadilan ke Masyarakat, Kejaksaan akan Terapkan Hukum Humanis

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti webinar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh, Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD).

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: nurhayati
Ist/Kejari Bangka Barat
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengikuti Webinar Nasional, Senin (27/09/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti webinar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh, Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne bersama para kasi dan kasubbagbin bertempat di Ruang Kerja Kejari Bangka Barat.

Webinar nasional yang diikuti Kejari Bangka Barat mengambil tema, penegakan hukum menuju peradilan humanis dalam perspektif pidana.

Baca juga: Terbaru 2021, Ini Aturan Batas Usia Pensiun ASN, dari PNS, TNI hingga Polri

Baca juga: Inilah Daftar Gaji Terbaru PNS Lengkap dengan Gaji Pensiunan Beserta Janda dan Duda PNS

Dengan diikuti oleh Menkopolhukam sebagai keynote speaker sedangkan Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Kapolri, Deputi BPIP, Gubernur Lemhanas, dan Ketua DPN Peradi sebagai narasumber. 

"Hukum saat ini dipandang tidak mampu menghadapi kekacauan ini, karena hukum yang ada sekarang tidak dibuat atas dasar landasan-landasan humanis. Untuk itulah dalam membangun masyarakat yang telah jatuh akibat kekacauan, maka perlu dibangun hukum yang humanis. Tidak hanya produk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan dan para aparat penegak hukumnya, tetapi juga ilmu pengetahuannya juga perlu dihumanisasikan," jelas Helena Octavianne, Senin (27/09/2021). 

Helena mengatakan, penerapan hukum humanis selain berpegang pada kodrati manusia, juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi kearifan lokal masyarakat tersebut. 

"Hal ini disebabkan karena perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya. Sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus hukum, harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal perundangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya," ungkap Helena.

Selain pendekatan hukum, Helena mengungkapkan hukum humanisme harus melakukan pendekatan terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang setiap waktu ada pergeseran nilai dan perilaku di masyarakat.

"Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada jaman orde baru, tidak bisa menjawab tantangan jaman khususnya persoalan yang berdimensi global, katanya. 

"Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan, dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis tidak membuat hidup masyarakat merasa tercekam, tetapi masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut," tambahnya. 

Baca juga: Pemprov Bangka Belitung Umumkan Raport Perangkat Daerah Terbaik dan Terendah 2020

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved