Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kapolres Dwi Budi Instruksikan Anggotanya Tetap Razia Tambang Ilegal Hingga Pantau SPBU

Kapolres Pangkalpinang AKBP Dwi Budi Murtiono tak menampik seiring naiknya harga timah dunia membuat aktivitas penambangan timah ilegal kian marak.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: El Tjandring
Ist/Polres Pangkalpinang
Kapolres Pangkalpinang, AKBP Dwi Budi Murtiono saat melakukan kunjungan kerja ke Polsek Pangkalan Baru, Senin (27/9/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Dwi Budi Murtiono, menginstruksikan Kapolsek di wilayah hukum Pangkalpinang untuk melakukan penertiban aktivitas tambang inkonvensional (TI) ilegal.

"Kegiatan tambang inkonvensional ilegal tolong diupayakan tidak beroperasi di wilayah hukum Polsek," tegas dia saat kunjungan kerja di Polsek Pangkalan Baru, Senin (27/9/2021).

Dwi Budi tak menampik seiring naiknya harga timah dunia membuat aktivitas penambangan timah ilegal kian marak.

Bahkan baru-baru ini, para penambang ilegal sampai nekat hingga menjarah kaki Bukit Kejora, Desa Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Maka dari itu ia menegaskan agar Polsek jajaran benar-benar menindak tegas aktivitas penambangan timah yang tidak disertai izin usaha produksi (IUP).

Baca juga: Terbaru 2021, Ini Aturan Batas Usia Pensiun ASN, dari PNS, TNI hingga Polri

Baca juga: Inilah Daftar Gaji Terbaru PNS Lengkap dengan Gaji Pensiunan Beserta Janda dan Duda PNS

"Walaupun berizin dan tidak berizin agar kapolsek menertibkannya. Dengan adanya lonjakan harga timah membuat aktivitas penambangan TI ilegal mulai merambah di wilayah hukum kita," papar Dwi Budi.

Meskipun begitu, Dwi Budi tak lupa mengingatkan jajarannya saat melakukan aktivitas penertiban harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan pemerintah daerah agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan lancar.

Selain itu personel juga harus menerapkan buddy system atau setiap petugas polisi yang melakukan pengamanan harus ditemani anggota Polri atau TNI bersenjata lengkap.

Baca juga: Masalah Pulau Tujuh Masih Belum Ada Titik Temu, Wakil Ketua DPRD Babel: Kami Perjuangkan!

Baca juga: Akhirnya Pemprov Babel Persoalkan Pulau Tujuh ke Kemendagri, Wagub: Kami Ingin Ini Tuntas

Baca juga: McDonalds Pangkalpinang Dinantikan Masyarakat dan Bikin Penasaran, Ini Bocoran Waktu Opening

"Dalam pelaksanaan tugas harus sesuai prosedur, laksanakan buddy system serta selalu menjaga keselamatan. Setiap melaksanakan tugas selalu berkolaborasi dengan TNI dan stakeholder terkait," sebut Kapolres.

Sedangkan dalam upaya mengawasi penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM, yang sering menyebabkan antrean kendaraan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), personel kepolisian harus bertindak harmonis dan tak boleh arogan.

Selanjutnya, petugas juga harus bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah dengan menerapkan kartu kendali atau fuel card.

"Selalu humanis mengingat kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penggunaan kartu kendali untuk mengurangi antrean BBM di SPBU, terutama penggunaan BBM solar," sebut Dwi Budi.

Terlepas dari hal tersebut, para personel harus selalu bisa menyesuaikan diri dalam semua kondisi yang ada.

"Saya harapkan setiap personel selalu melihat situasi dan kondisi dalam bertindak, serta update situasi yang berkembang. Ini agar kita peka dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi saat ini," pungkas Kapolres.

(Bangkapos/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved