Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Masalah Pulau Tujuh Masih Belum Ada Titik Temu, Wakil Ketua DPRD Babel: Kami Perjuangkan!

Amri Cahyadi sebut belum ada titik temu terkait status Pulau Tujuh saat rapat koorinasi mendampingi Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dengan Mendagri.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Status Pulau Tujuh masih belum jelas ditetapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebagai kepemilikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Provinsi Kepulauan Riau, sejak sengketa itu bergulir pada 2012 silam.

Sengketa bermula saat pemerintah setuju gugusan Pulau Tujuh masuk wilayah Babel saat menjadi provinsi sesuai UU No 27 Tahun 2000 dan berada di kawasan Kabupaten Bangka.

Namun, pemerintah juga setuju saat pemekaran kabupaten di Provinsi Kepri, Pulau Tujuh masuk teritorial Kabupaten Lingga sesuai UU No 31 tahun 2003.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi mengatakan belum ada titik temu terkait status kepemilikan Pulau Tujuh saat rapat koorinasi mendampingi Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dengan Mendagri pada Kamis (23/9/2021) lalu.

"Tidak ada titik temu, sepengetahuan saya, saya dan pak wagub ngotot, dan utusan dari Kepri keluar dan tidak kembali ke ruang rapat, sehingga catatannya akan tetap difasilitasi dulu Kementerian Dalam Negeri, untuk diselesaikan dulu, agar bisa menyepakatinya," ujar Amry saat ditemui bangkapos.com, Senin (27/9/2021).

Sebelum ke tahap sepakatan, pemerintah provinsi masih berupaya mempertanyakan kejelasan menyangkut posisi titik batasnya.

"Sekarang kemendagri memproses itu dan butuh kesepakatan antar wilayah yang berbatasan, draf sudah disusun, pada rakor itu sudah menyampaikan format usulan mereka dan minta kita menyepakatinya," kata Amri.

Dijelaskannya, dalam usulan mendagri, mengacu pada pengelolaan Pulau Tujuh masuk ke dalam pengelolaan Kepri.

"Di situ kita sampaikan, kita belum setuju dan tidak menyepakai itu. Kami tetap beranggapan pada UU No 27 Tahun 2002, Pulau Tujuh masuk batas wilayah kita.

Baca juga: Terbaru 2021, Ini Aturan Batas Usia Pensiun ASN, dari PNS, TNI hingga Polri

Baca juga: Mulai 1 November, iPhone hingga Samsung Tidak Bisa Lagi Akses WhatsApp, Ini Daftar Lengkapnya

Baca juga: Inilah Daftar Gaji Terbaru PNS Lengkap dengan Gaji Pensiunan Beserta Janda dan Duda PNS

Kita tidak ada persoalan dengan Kepri, tapi kita persoalkan, mengapa keberadaan Kabupaten Lingga mengambil batas wilayah di UU sebelumnya," katanya.

Menyikapi itu, pemerintah provinsi dan wakil rakyat ini menuntut kejelasan akan adanya tumpah tindih tersebut.

"Salah satu dasar kesepakatan terkait pengaturan RZWP3K, Babel telah selesai, Kepri belum. RZWP3K disepakati gubernur Babel dan Kepri pengelolaan ruang laut di Pulau Tujuh masuk wilayah kita," kata Amri.

Dia menambahkan secara politis, Pulau Tujuh harus dipertahankan sehingga tetap berjuang dan meminta dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

"Kalau sudah kewenangan kita maka sebaiknya akan tetap kita akui. Persoalan kenapa dulu tidak diurus? Itu persoalan dulu, maka hari ini, kalau itu kewenangan kita, mesti kita urus. Ini bukan untuk kita saat ini, tapi untuk anak cucu ke depan," kata Amri.

Selain itu, dana transfer pusat juga mematok parameter luas laut sebagai besaran transfer ke daerah.

"Kalau itu berkurang, lumayan besar. Kita perjuangkan ini bukan hanya untuk pejabat tetapi untuk seluruh masyarakat Babel, tidak usah berbicara potensi alam, dari luasnya saja itu akan menjadi parameter hitungan besaran dana alokasi umum daerah," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved