Breaking News:

Berita Bangka Selatan

Pelaksanaan Tata Ruang Masih Belum Jelas,Pemkab Bangka Tengah Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengandeng langsung Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Penulis: Sela Agustika | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Sela Agustika
Pemkab Bangka Tengah saat melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah di Kab. Bateng melalui aplikasi zoom meeting di Smart Meating Room Pemkab Bateng Senin, (27/9/2021). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengandeng langsung Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah di Kabupaten Bateng melalui aplikasi zoom meeting Senin,  (27/9/2021).

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan, konsultasi PP 43 Tahun 2021, tentang penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah di Bangka Tengah dilakukan guna meningkatkan kepastian atas hak izin tata ruang dan kawasan hutan di wilayahnya.

"Konsultasi yang kita lakukan ini guna memastikan batas wilayah yang ada. Jadi kita meminta arahan petunjuk terkait PP 43 tahun 2021 ini, di mana tata ruang di Bangka Tengah ini perlu untuk kita sesuaikan dengan kondisi saat ini," jelas Algafry, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Terbaru 2021, Ini Aturan Batas Usia Pensiun ASN, dari PNS, TNI hingga Polri

Baca juga: Inilah Daftar Gaji Terbaru PNS Lengkap dengan Gaji Pensiunan Beserta Janda dan Duda PNS

Algafry mengungkapkan, dalam tata kelola ruang ataupun kawasan diwilayahnya memang terdapat beberapa permasalahan, khususnya dalam pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh kementerian kehutanan.

"Kalau untuk kawasan hutan memang ada ketidaksesuaian yang terjadi, diantaranya batas administrasi daerah, pemanfaatan kawasan Area Penggunaan Lain (APL) akibat perubahan kawasan hutan dari menhut, serta perbedaan kawasan antar SK pengukuhan oleh Menhut dan acara berita tanpa batas, jadi dua hal ini berakibat dengan kawasan yang ingin kita diskusikan serta adanya kawasan penambangan," ungkap Algafry.

Baca juga: Pemprov Bangka Belitung Umumkan Raport Perangkat Daerah Terbaik dan Terendah 2020

Menurut Algafry, dalam mengatasi permasalahan ketidaksesuaian rencana tata ruang di wilayah, pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera melakukan percepatan penyesuaian tata ruang dan kawasan hutan ini.

"Tentunya dalam rencana tata ruang ini harus secara global dulu dilakukan oleh provinsi, untuk itu kita minta menhut untuk segera mendorong provinsi merevisi tata ruang ini. Dan tetap harus menunggu Provinsi terlebih dahulu, semoga cepat selesai sehingga semuanya jelas adanya," harap Algafry.

Ia menilai, dengan adanya tata ruang yang sangat penting dalam memberikan layanan ke masyarakat, trkhusus dalam pemanfaatan ruang, baik untuk investasi ataupun dalam memberi peluang tenaga kerja ke masyarakat.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved