Breaking News:

Berita Bangka Barat

Sosialisasi E-Aplikasi Penghapusan Uang Pengganti, Kejari Bangka Barat Ingin Ada Kepastian Hukum

Kejari Bangka Barat mengikuti kegiatan sosialisasi E-Aplikasi penghapusan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
(Ist/Kejari Bangka Barat)
Kejari Bangka Barat ikuti sosialisasi E-Aplikasi penghapusan uang pengganti, melalui zoom meeting bertempat di Digital Center Kejari Bangka Barat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti kegiatan sosialisasi E-Aplikasi penghapusan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui zoom meeting bertempat di Digital Center Kejari Bangka Barat.

Kegiatan diikuti Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma, serta Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Doddy Darendra Praja.

Penanganan perkara Tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar, oleh terpidana atau eks terpidana belum terselesaikan.

"Hal ini disebabkan karena penyelesaian uang pengganti berdasarkan UU nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tipikor, tidak mengatur sanksi bagi terpidana atau eks terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair atau pengganti," ujar Helena Octavianne, senin (4/10/2021).

Untuk pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi, Helena mengatakan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

"Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti perlu dituntut dan diputuskan pada setiap perkara Tipikor, sebagai salah satu upaya dari aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara," katanya.

"Upaya penegak hukum ini sejalan dengan strategi pemberantasan Tipikor di Indonesia yang meliputi tindakan pencegahan, penindakan serta pengembalian keuangan negara," tambahnya.

Helena mengatakan penyelesaian uang pengganti bertujuan memberikan kepastian hukum, terhadap tunggakan uang pengganti yang diputus Pengadilan.

"Upaya penyelesaian uang pengganti yang dapat dilakukan, yaitu upaya penyelesaian tingkat pertama dan atau upaya penyelesaian tingkat lanjutan. Upaya penyelesaian tingkat pertama terdiri atas pengumpulan atau inventarisasi, validasi data, penyelesaian non litigasi dan penyelesaian litigasi. Sedangkan upaya penyelesaian tingkat, lanjutan merupakan upaya penghapusan uang pengganti," katanya.

Diketahui penghapusan uang pengganti adalah penghapusan secara mutlak dari neraca, sebagai piutang atau tagihan negara. Hal ini baik dengan maupun tanpa melalui proses penyelesaian non litigasi dan penyelesaian litigasi, dengan dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Penyelesaian uang pengganti melalui penghapusan uang pengganti dilakukan dalam hal terpidana, atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda. Hal ini untuk membayar uang pengganti atau tidak mempunyai kemampuan, untuk membayar uang pengganti dan upaya penyelesaian tingkat pertama tidak berhasil dilakukan," katanya.

Sementara itu Helena berharap adanya E-Aplikasi dapat mempermudah dalam hal penyelesaian, uang pengganti baik itu yang dilaksanakan melalui penyelesaian litigasi dan non litigasi.

"Ini maupun melalui penghapusan uang pengganti agar dapat menuntaskan penyelesaian uang pengganti, sehingga tidak menjadi PNBP Kejaksaan RI, dikarenakan PNBP memegang peranan penting dan strategis. Hal ini dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam," tuturnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved