Breaking News:

Erzaldi Rosman

Gubernur Babel Demosi Sejumlah Pejabat, Anggota Dewan: Carilah Pembantu Gubernur yang Mumpuni

Sebanyak 82 Pejabat struktural dan 27 Fungsional dilantik secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan, maupun secara virtual.

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Diskominfo Babel
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman saat melakukan pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemprov Babel, bertempat di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (4/10/21). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kebijakan GubernurBangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman yang melakukan pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin (4/10/2021), kemarin dikatakan anggota DPRD merupakan langkah yang benar.

Diketahui pelantikan dilaksanakan atas Surat Keputusan Nomor 188.44/874/BKPSDMD/2021,

Sebanyak 82 Pejabat struktural dan 27 Fungsional dilantik secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan, maupun secara virtual.

Termasuk tiga kepala dinas yang sebelumnya definitif, kembali diturunkan jabatan atau demosi menjadi pelaksana tugas (Plt).

Ahmad Yani yang menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dikembalikan menjadi pelaksana tugas (Plt) dan jabatan lamanya sebagai Kabag Administrasi Perekonomian Biro Perekonomian.

Baca juga: Mau Tahu Harta Kekayaan Gubernur Bangka Belitung? Segini Besarnya, Pernah Dapat Penghargaan dari KPK

Baca juga: Di Perayaan HUT ke-76 TNI, Dandim 0413/Bangka Diprank Tiga Kapolres, Ini Harapan Mereka

Jantani Ali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikembalikan menjadi Plt dan jabatan lamanya sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR. 

Kemudian Andri Nurtito, jabatan Kepala Dinas Kesehatan dikembalikan menjadi Plt dan jabatan lamanya sebagai Direktur RSJ Sungailiat.

Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi, mengatakan kebijakan gubernur yang melaksanakan pelantikan kembali sejumlah pejabat merupakan hal yang benar, karena berdasarkan rekomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

"Sudah saya sampaikan sebelumnya, dari pada berlanjut lama akan menimbulkan suatu masalah. Sehingga harus mundur selangkah untuk memperbaikinya," kata Azwari Helmi kepada Bangkapos.com, Selasa (5/10/2021).

Dia mengatakan, kesalahan yang dilakukan pemprov diduga ketidaktahuan gubernur atau bawahanya dalam melakukan seleksi jabatan yang harus melalui rekomendasi KASN.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved