Breaking News:

Erzaldi Rosman

Mau Tahu Harta Kekayaan Gubernur Bangka Belitung? Segini Besarnya, Pernah Dapat Penghargaan dari KPK

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) tahun 2020 yang dilaporkan kepada Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ilustrasi uang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) tahun 2020 yang dilaporkan kepada Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mencapai Rp 9.623.637.511.

Sementara Wakil Gubernur Abdul Fatah berada di bawah gubernur dengan jumlah harta Rp 3.088.184.944 dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Babel, Naziarto Rp 2.327.360.243.

Inspektur Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, mengatakan, LHKPN dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

"Disitu ada pasal 4 huruf e, di mana, selain memenuhi kewajiban dimaksud dalam, pasal 3, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai peraturan per Undnag-undangan. Untuk 2020 dilaporkan 2021, ASN kita sudah 100 persen dan tidak ada yang terlambat semuanya sudah melaporkan," jelas Susanto kepada Bangkapos.com, Selasa (5/10/2021) di ruang kerjanya.

Baca juga: Buruan, Bank BRI Bagi-bagi Pinjaman Rp 50 Juta Tanpa Jaminan, Bebas Biaya Administrasi

Baca juga: Dapat Transferan Rp 900 ribu Sampai Rp 3 Juta, Masukkan NIK KTP dan KK Serta Punya Rekening Bank

Dia menjelaskan, dari hasil verifikasi terakhir bulan Juni 2021 hanya dua ASN  yang melaporkanya tertunda pada Maret 2021 dikarenakan kekurangan data.

"Tapi sebelumnya ASN sudah melaporkan cuman karena kurang data sehingga harus diverifikasi Maret 2021 dan alhamdulilah, pada 2019 untuk penilaian LHKPN tahun 2020, itu Pemerintah Provinsi Babel, merupakan provinsi dalam pengelolaan terbaik se Indonesia," ungkapnya.

Inspektur Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Susanto.
Inspektur Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Susanto. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Susanto menjelaskan, penghargaan diperolah oleh Gubernur Bangka Belitung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indikatornya karena seluruh pejabat yang wajib lapor ada 1.316 orang, sudah melakukan semuanya.

"Mulai melaporkan tepat waktu dan cepat itu indikatornya. Sebanyak 1.316 termasuk banyak dan siapa saja yang harus melaporkan LHKPN, gubernur, wagub, sekda, pejabat eselon I, II, III, IV, bendahara dan PPTK ini harus melaporkan kepada KPK melalui LHKPN," katanya.

Dia juga mengharapkan pada laporan 2021, yang hasilnya pada 2022 nanti bisa mempertahankan pengharagaan yang diberikan KPK ke Bangka Belitung.

"Kita tidak bisa melihat langsung (jumlah kekayaan-red) karena kepada aplikasi, mereka melaporkan sendiri nanti verifikasi KPK. Dari sepengetahun kami teman-teman dari KPK tidak pernah ada komplain terkait pejabat daerah,  hartanya di atas normal, termasuk gubernur dan wagub,  masih batas wajar, dan PNS lain juga tidak ada," katanya.

Baca juga: Cek NIK Kamu, Bantuan Rp 1 Juta Bisa Masuk ke Nasabah Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, Ini Caranya

Baca juga: Kaya Mendadak Uang Koin Kelapa Sawit Dijual Rp 100 Juta, Kolektor Buka Suara

Lebih jauh ia mengatakan, LHKPN setiap tahun harus dilaporkan dan dilakukan data ulang terhadap pejabat yang wajib lapor.

"Pelaporan LHKPN ini akan kembali dimulai mulai Oktober kita data lagi, karena selalu berubah, ada mutasi, pensiun, diangkat baru. Ini untuk penilian 2021 dinilai tahun 2022, harapan kami Februari sudah melaporkan semuanya," jelas Susanto.

Susanto mengatakan sampai saat ini tidak ada ASN yang melanggar aturan atas laporan LKHPN dilakukan oleh KPK.

"Untuk sanksi ada menurut pergub, tetapi sampai sekarang mereka patuh, kita juga terus sosialisasikan, setiap saat, bisa melapor. Apalagi Jumat sampai sore, dapat konsultasi ke kita," kata Susanto.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved