Breaking News:

Berita Sungailiat

Forkoda PPDOB Bangka Utara Melakukan Audiensi dengan Bupati Bangka Terkait Pembentukan Bangka Utara

Hari ini, Rabu (6/10/2021), Bupati Bangka Mulkan kedatangan rombongan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: nurhayati
Ist/Diskominfo Bangka
Bupati Bangka Mulkan dan jajarannya saat sedang melakukan audiensi dengan pengurus Forkoda PPDOB Bangka Utara, Rabu (6/10/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hari ini, Rabu (6/10/2021), Bupati Bangka Mulkan kedatangan rombongan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Bangka Utara.

Kedatangan rombongan Forkoda PPDOB Bangka Utara ke rumah dinas Bupati Bangka tersebut adalah untuk melakukan audiensi dengan orang nomor 1 di Kabupaten Bangka tersebut.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh jajaran kepala OPD di Kabupaten Bangka serta Sekda Kabupaten Bangka, Andi Hudirman.

Sementara itu, rombongan Forkoda PPDOB Bangka Utara digawangi oleh Wakil Ketua Forkoda PPDOB Bangka Utara Achmad Ihwanda dan tokoh masyarakat, Bustami Rahman.

Wakil Ketua Forkoda PPDOB Bangka Utara, Achmad Ihwanda mengatakan kedatangan para pengurus Forkoda PPDOB Bangka Utara dalam rangka menyampaikan progres perjuangan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Bangka Utara.

"Kedatangan kami ini untuk menyampaikan sejauhmana perjuangan yang telah kami lakukan hampir tiga tahun terakhir ini," ungkap Achmad atau kerap disapa Sulung.

Diakuinya, pihaknya juga meminta tindak lanjut terkait Perda pemekaran Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip yang sudah disahkan Pemkab Bangka dan DPRD Kabupaten Bangka beberapa waktu yang lalu.

"Untuk pemekaran Kecamatan Belinyu, yakni Kecamatan Karang Lintang, Simpang Tiga, sedangkan Kecamatan Riau Silip akan dimekarkan menjadi satu kecamatan lagi yakni Kecamatan Maras Makmur," jelasnya.

Nantinya hasil pemekaran Kecamatan Belinyu dan Riau Silip tersebut akan segera disampaikan ke pihak Dirjen Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri agar segera bisa mendapatkan tkode penomoran registrasi Perda wilayah pemekaran 2 kecamatan tersebut.

Bupati Bangka Mulkan menyampaikan bahwa moratorium menjadi salah satu hambatan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan terkait kode registrasi perda pemekaran kecamatan Belinyu dan Riau Silip tersebut.

“Jika moratorium ini sudah dibuka, otomatis akan terselenggara dengan sendiri, jangan sampai kita menyalahi secara aturan," tegas Mulkan.

Oleh karena itu, dirinya meminta pengertian pengurus Forkoda PPDOB Bangka Utara bahwa secara aturan wilayah pemekaran belum bisa didefinitifkan karena moratorium, termasuk juga terkait anggaran pemerintah daerah terjadi banyak pemotongan akibat pandemi Covid-19.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved