Breaking News:

Berita Bangka Barat

Maksimalkan SAKIP, Kejari Bangka Barat Tingkatkan Kinerja Berorientasi Hasil

Kejari Bangka Barat mengikuti kegiatan pengarahan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, serta sosialisasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 2021.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
Ist/Kejari Bangka Barat
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne saat mengikuti SAKIP di Kantor Kejari Bangka Barat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti kegiatan pengarahan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, serta sosialisasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan RI.

Kegiatan yang diikuti Kajari Bangka Barat juga merupakan pedoman Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2021, tentang indikator kinerja utama Kejaksaan RI tahun 2020-2024 serta lauching aplikasi e-Sakip melalui zoom meeting bertempat di digital center Kejari Bangka Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Biro Perencanaan, serta diikuti oleh Asisten Pembinaan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Kejaksaan Negeri Negeri dan Kasubbagbin di seluruh Indonesia.

"Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan, agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas, serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil," ujar Helena Octavianne, Kamis (07/10/2021).

Diketahui SAKIP merupakan sistem yang integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, setiap instansi pemerintahan diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Sedangkan LAKIP adalah (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD," katanya.

Helena mengatakan untuk pimpinan satuan kerja diwajibkan untuk menyusun perjanjian kinerja, dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran setelah satu bulan sejak dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

"Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja, untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pada atasan langsung pimpinan satuan kerja laporan kerja dimaksud terdiri dari kinerja triwulan dan kinerja tahunan," tuturnya.

Sementara itu Helena mengungkapkan rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP, serta sebagai acuan pengusunan rencana kerja dan anggaran perjanjian kinerja.

"Dengan SAKIP dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi terhadap LAKIP yang rutin dibuat setiap tahunnya, dikarenakan LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang hendak dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD," tuturnya.

"Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase sehingga LAKIP dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran," tambahnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved