Breaking News:

Istana Desak Polisi Selidiki Kasus Dugaan Pencabulan di Luwu Timur,Jangan ada Perlakuan Tidak Adil !

Kasus pencabulan yang diduga dilakukan anak kandung terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan viral di media sosial.

Editor: nurhayati
Bangkapos.com
Ilustrasi pencabulan 

BANGKAPOS.COM -- Kasus pencabulan yang diduga dilakukan anak kandung terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan viral di media sosial.

Pasalnya pihak kepolisian sempat menghentikan kasus ini dan tidak menindaklanjutinya setelah dilaporkan ibu korban.

Namun dengan viralnya kasus tersebut di media sosial pihak kepolisian kembali membuka dan menindaklanjuti kasus pencabulan ini.

Bahkan pihak kepresidenan mendesak polisi agar kembali membuka dan menyelidiki kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ade Irfan Pulungan menyoroti kasus dugaan pencabulan tiga orang anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ade mendesak kepolisian untuk membuka kembali proses penyelidikan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung tiga anak tersebut.

Ade juga meminta jangan ada satu pihak pun yang berani membela pelaku kekerasan kepada anak.

"Jangan ada satu orang pun yang punya keinginan untuk melakukan pembelaan terhadap pelaku pedofilia atau kekerasan terhadap anak. Makanya ini yang kami desak kepada kepolisian untuk membuka kembali kasus ini," tegas Ade, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Minggu (10/10/2021).

Ade menyampaikan, istana turut berkonsentrasi untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak.

Menurutnya, fokus istana adalah melindungi anak-anak dari hal-hal yang mengancam keselamatannya, baik secara fisik maupun mental.

"Membuka kembali kasus ini artinya konsentrasi dari negara dari istana jangan ada perlakuan yang tidak adil terhadap kejahatan yang korbannya anak-anak."

"Jadi kita harus benar-benar fokus melindungi anak dari aspek-aspek kegiatan yang mengancam anak," jelas Ade.

Ade juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan PP Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang hukuman kekerasan seksual terhadap anak.

Artinya, tidak hanya berkonsentrasi pada perlindungan anak, istana juga ikut menyoroti soal hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved