Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Molen Ingin Kota Pangkalpinang Sebagai Kota Perdagangan Jasa dan Industri  

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil ingin mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri yang konsepnya kota

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Rapat Paripurna kelima masa persidangan I Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka tanggapan Wali Kota Pangkalpinang atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga raperda Kota Pangkalpinang di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (11/10/2021). (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil ingin mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri yang konsepnya kota tepi air berwawasan lingkungan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Molen sapaan akrab Wali Kota pada Rapat Paripurna kelima masa persidangan I Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang.

Ini merupakan tanggapan Wali Kota Pangkalpinang atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda Kota Pangkalpinang di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pangkalpinang, Senin (11/10/2021).

Sebagaimana diketahui bersama pada Tanggal 4 Oktober 2021 telah dilaksanakan agenda rapat paripurna keempat masa Persidangan I Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang.

Adapun tiga Raperda Kota Pangkalpinang yang disampaikan gakni.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kata Molen, terhadap pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat terkait dengan pengajuan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2024 dapat disampaikan urgensi perda RTRW yang baru.

"Bahwa Tahun 2016 telah dilakukan peninjauan kembali (PK) RT/RW Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 dengan hasil 19,83 persen (23 dari 116 pasal) mengalami perubahan, sehingga mulai tahun 2017 dilanjutkan dengan revisi atas RT/RW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Hal ini diikuti dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tebtang rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 pada tahun 2019," kata Molen.

Menurutnya, pencabutan ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan segala peraturan yang terbaru, karena Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk taat asas dan taat prosedur, khususnya dalam memenuhi seluruh tahapan dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan RT/RW Kota Pangkalpinang.

"Wadah penyelesaian konflik penataan ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved