Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejari Bangka Barat Cegah Fraud di Bank Milik Negara, Wujudkan Good Coorporate Governance

Kolaborasi intelijen kejaksaan dalam langkah pencegahan fraud pada bank milik negara menuju terwujudnya good coorporate governance.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
(Ist/Kejari Bangka Barat)
Kejari Bangka Barat mengikuti Webinar Series secara daring di media Center Kejari Bangka Barat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat Helena Octavianne mengikuti kegiatan webinar series yang dilaksanakan 12-14 Oktober 2021 yang diikuti secara virtual bertempat di Digital Center Kejari Bangka Barat.

Didampingi oleh Kasubbagbin Desemanto dan Jaksa Fungsional Ferry M. Kurniawan, kegiatan dilaksanakan menindaklanjuti masa Implementasi Rancangan Proyek Perubahan PKN Tingkat I Tahun 2021.

Hal ini terkait tugas Kepala Pusat Penerangan Hukum sebagai project leader dengan judul, kolaborasi intelijen kejaksaan dalam langkah pencegahan fraud pada bank milik negara menuju terwujudnya good coorporate governance.

"Tujuan proyek perubahan melalui inovasi dan integrasi dalam bentuk kolaborasi lintas sektoral, pencegahan fraud ini akan bermanfaat, antara lain untuk memperkuat sistem Anti Fraud Bank milik negara," ujar Helena Octavianne, Selasa (12/10/2021).

Helena mengatakan bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.

"Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi utama penuntutan, mempunyai peran vital dalam pencegahan fraud. Terutama khususnya di Bank Milik Negara, karena berkaitan dengan penyelamatan aset dan kekayaan negara," ungkapnya.

Untuk pencegahan dan deteksi dini, tindakan fraud yang terindikasi merugikan keuangan negara perlu dijadikan concern dan bahkan digalakkan penguatannya.

"Terkait fungsi dari bidang intelijen Kejaksaan RI yaitu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan melalui fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terkait seluruh bidang. Maka strategi pencegahan menjadi hal utama di bidang intelijen, guna penyelamatan keuangan negara dan aset serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelasnya.

Helena mengatakan saat ini masih belum optimal kepastian perlindungan bank kepada nasabah, serta belum adanya sistem informasi tentang sistem deteksi dini (early warning system).

"Perlu adanya persamaan persepsi dengan cara membangun sebuah kolaborasi lintas sektor, antara Aparat Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Agung dengan Himbara dalam jangka pendek serta dapat menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka menengah," bebernya.

Sementara itu Helena Octavianne berharap dengan adanya webinar series, dapat terlaksana dengan baik sejalan dengan kebijakan Jaksa Agung RI dalam tujuh Program Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021.

"Dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta menciptakan karya-karya yang inovatif dan terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik," ucapnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved