Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemprov Babel Cabut Izin Aktivitas Pengerukan PT Pulomas Karena Lakukan Pelanggaran Lingkungan  

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, telah mencabut izin berusaha PT Pulomas

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan. (Bangkapos.com/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, telah mencabut izin berusaha PT Pulomas Sentosa yang melakukan pengerukan Alur Muara Airkantung Sungailiat, Kabupaten Bangka.

SK gubernur tersebut bernomor : 188.44 / 720 / DLHK /2021) tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha PT Pulomas Sentosa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan mengatakan, latar belakang pemberian sanksi pencabutan izin karena PT Pulomas tidak mengindahkan teguran yang diberikan pemerintah.

"Latar belakang karena PT Pulomas itu sudah tiga kali mendapatkan sanksi, karena tidak memindahkan dua gunung pasir kiri dan kanan itu. Menyebabkan alur muara tersumbat dan nelayan banyak mengadu karena kapalnya banyak  pecah, tidak bisa masuk, keluar, dan ada pelanggaran lingkungan sehingga mendapatkan sanksi," jelas Marwan kepada Bangkapos.com, Selasa (12/10/2021).

Dia mengatakan pencabutan izin dilakukan oleh PTSP dengan dasar sanksi yang diberikan oleh DLHK Pemporv Babel berkaitan dengan pelanggaran lingkungan.

"Pengeluarkan izin dan mencabut izin itu dilakukan PTSP, barangkali dengan dasar dari sanksi yang kami berikan, sudah tiga kali kita berikan limit waktu tidak ada perubahan," tegasnya.

Marwan menambahkan, apabila sebelumnya dalam waktu yang diberikan  PT Pulomas dapat memperbaiki dan menjalankan rekomendasi, mungkin tidak ada sanksi, hingga ketiga kalinya, yang akhirnya berakhir pada pencabutan.

"Kalau waktu diberikan itu misalkan mereka memperbaiki dan ada perubahan tidak ada teguran kedua dan ketiga. Karena ada teguran kedua ketiga, tidak ditindak lanjuti sanksinya dan rekomendasi, itu masalahnya," jelasnya.

Disinggung, bagaimana upaya PT Pulomas yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan tersebut, Marwan mengatakan itu merupakan haknya.

"Itu hak mereka unruk mempertahankan argumenya nanti, silakan berlanjut berkembang sesuai dengan aturan," kata Marwan.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved