Breaking News:

Berita Pangkalpinang

PTUN Pangkalpinang Terima Gugatan PH PT Pulomas, Ini Penjelasannya

Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, telah menerima gugatan yang dilayangkan Tim PH PT Pulomas Sentosa.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, di Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, telah menerima gugatan yang dilayangkan Tim Penasehat Hukum (PH) PT Pulomas Sentosa.

Gugatan ditujukan terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,  Nomor : 188.44 / 720 / DLHK /2021) tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha PT Pulomas Sentosa, dilayangkan tim PH dari kantor Hukum Dr Adystia Sunggara & Partner, secara elektronik, Senin (11/10/2021) kemarin

Demikian, diungkapkan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pangkalpinang, Jonatan, di kantornya, Selasa (11/10/2021)

"Hari ini kami sudah menerima permohonan gugatan yang diajukan tim PH PT Pulomas Sentosa. Diajukannya kemarin dan terigister hari ini. Untuk detail materi gugatan bisa dilihat di SIPP PTUN Pangkalpinang, dengan nomor perkara 11," kata Jonatan, saat dikonfirmasi Bangkapos.com di kKantor PTUN Pangkalpinang, di Jalan Pulau Pelepas, Komplek perkantoran Gubernur provinsi Bangka Belitung.

Dari data di SIPP PTUN Pangkalpinang, tercatat gugatan tersebut bernomor perkara, 11/G/LH/2021/PTUN.PGP tentang reklamasi pantai.

Ditujukan PH PT Pulomas, M Adystia Sunggara, terhadap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Bangka Belitung.

Adapun poin-poin permohonan yang diajukan Tim PH PT Pulomas Sentosa, yakni mengabulkan permohonan penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek gugatan.

Mengeluarkan penetapan yang memerintahkah tergugat I dan tergugat II untuk menunda tindak lanjut pelaksaaan keputusan objek sengketa yaitu, Keputusan Gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha kepada PT Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021.

Selain itu, keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Kepulauan  Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021, tentang pencabutan Keputusan kepala DPMPTSP
provinsi kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang pemberian izin lingkungan kegiatan normalisasi alur muara dan kolam pelabuhan perikanan nusantara Sungailiat, di Kabupaten Bangka, oleh PT Pulomas Sentosa tertanggal 23 Agustus 2021, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

PH Sebut Ada Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved