Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Stok Vaksin DPT untuk Bayi Masih Kosong, Di Faskes Swasta Tersedia tapi Berbayar

Vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT) yang disubsidi pemerintah, saat ini mengalami kelangkaan

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr. Masagus M Hakim 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT) yang disubsidi pemerintah, saat ini mengalami kelangkaan atau kosong pada sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Pangkalpinang.

Namun, stok vaksin DPT yang menjadi satu diantara vaksin wajib untuk imunisasi anak, dipastikan tersedia di rumah sakit swasta di Kota Pangkalpinang namun berbayar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus M Hakim menyebut sebetulnya vaksin gratis dari pemerintah dan berbayar di layanan kesehatan swasta tidak ada bedanya.

"Ini hanya beda merek saja, kalau kegunaannya tidak ada bedanya semunya sama cuma yang berbayar karena itu bukan kerjasama dari pemerintah dan pabrikan lain dan bebrbayar. Secara dosisnya sama, efektivitasnya sama," jelas Hakim kepada Bangkapos.com, Selasa (12/10/2021).

Menurutnya, untuk kedatangan vaksin DPT sendiri belum ada informasi lebih lanjut dari pusat kapan vaksin yang dipercaya meningkatkan kekebalan imunitas untun bayi itu tiba.

"Pusat hanya menginfokan segera akan didatangkan kembali, kalau saat ini belum ada kabar kapan pastinya. Tapi kami yakin kondisi ini mungkin tidak alam dan sudah sangat diperhitungkan," sebutnya.

Kata Hakim, sebetulnya sebelum vaksin DPT itu habis pihaknya sudah terlebih dulu mengajaukan namun hingga kini belum juga datang.

"Jadi kita juga tidak nunggu habis, cuma sampai stok saat ini habis persedian vaksin memamg belum juga datang. Dan seluruh Kota di Indonesia mengeluhkan hal yang sama," bebernya.

Hakim menyebut, biasanya pemerintah pusat sudah punya strategi menghitung kekosongan berapa lama dan biasa sudah terjamin ketersediannya sebekum masa golden periodenya berakhir.

"Misalnya dari bulan September kita kosong jadi paling November atau Desember itu sudah mulai masuk yang penting tidak melewati umur satu tahun," ungkap Hakim.

"Kalaupun lewat satu tahun tetap saja diberikan haknya, jadi penjadwalanya mundur. Walupun sebenernya tidak ada yang lewat satu tahun itu, soalnya pemerintah pusat tidak pernah melewati tiga bulan kosong itu tidak pernah," jelas Hakim.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved