Breaking News:

Berita Kriminalitas

Terjerat Korupsi BRI Pangkalpinang, Direktur CV HPJ Dituntut 8 Tahun Penjara, Denda Setengah Miliar

Terdakwa Firman alias Asak, Debitur, di pusaran kasus korupsi fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Ketua Majelis Hakim Efendi, didampingi Hakim Anggota MHD Takdir dan Warsono, pada agenda tuntutan terdakwa Firman alias Asak sidang agenda tuntutan perkara korupsi fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kantor cabang BRI Pangkalpinang di ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Negeri Kelas 1A, Pangkalpinang, Selasa (12/10/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terdakwa Firman alias Asak, Debitur, di pusaran kasus korupsi fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, dituntut 8 tahun penjara.

Direktur CV Hayxellindo Putra Jaya (CV HPJ) itu juga, diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan penjara selama 4 bulan.

Tuntutan tersebut dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pangkalpinang, Ricca Yulisnawati dan Eko, pada sidang agenda tuntutan di ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Negeri Kelas 1A, Pangkalpinang, Selasa  (12/10/2021)

"Memutuskan, meyatakan firman alias asak bersalah melakukan tidak pidana memperkaya diri sendiri baik secara pribadi maupun korporasi. Meminta majelis hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 8 tahun, denda 500 juta yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar  maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan dan membayar uang pengganti, sebesar Rp3,5 miliyar," kata Eko memaparkan amar tuntutannya.

Baca juga: Harga Koin Rp500 Bunga Melati Pelapak dan Kolektor Ini Bak Langit dan Bumi, Online: Jual Rp100 Juta

Baca juga: Inilah Ciri-Ciri Uang Kertas Rp 2 Ribu dan Rp 5 Ribu Laku Ratusan Juta Rupiah

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni, tindakan terdakwa memperkaya diri sendiri ataupun korporasi sehingga  merugikan negara sebesar Rp3,5 miliyar.

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindakan  Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Tidak menyesali perbuatannya.

"Hal- hal yang memberatkan, tindakan terdakwa menimbulkan  kerugian negara Rp3,5, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan KKN, tidka menyesali dan  merasa perbuatannya benar. Sementara hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam sidang dan  tulang punggung keluarga," beber Ricca Yulisnawati, melanjutkan pembacaan amar tuntutannya.

Baca juga: Aksi Baim Wong Marahi Kakek Jadi Trending Topic dan Viral, Sempat Tegur Baik-baik, Ini Penjelasannya

Baca juga: Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Rekrutmen CPNS Bodong, Olivia Nathania Putri Nia Daniaty Masuk Angin

Usia tuntutan dibacakan, ketua majelis hakim Efendi, yang pada kesempatan itu didampingi hakim anggota MHD Takdir dan Warsono, meminta tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Firman, untuk menyampaikan pledoi atau nota pembelaan, pada agenda sidang mendatang.

"Sudah dengar tuntutan yang tadi dibacakan penuntut umum saudara Firman,"tanya Efendi.

"Sudah tahu yang mulia," jawab Firman.

"Saudara terdakwa dan PH diberi  kesempatan untuk menyampaikan pledoi pada baik secara lisan atau tertulis di sidang selanjutnya,"kata Efendi," kata Efendi.

Sementara, Penasehat Hukum terdakwa Firman, meminta waktu sepekan kedepan untuk  menyampaikan pledoi secara tertulis.

"Terimakasih yang mulia, izin kami  minta waktu sepekan untuk menyampaikan pledoi secara tertulis," kata PH terdakwa Firman.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved