Breaking News:

Babel Dukung Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Bersih

PANGKALPINANG - Demi mewujudkan agenda reformasi yakni gerakan reformasi birokrasi bersama nasional untuk mencapai pembaharuan dan

Editor: Fery Laskari
Diskominfo Babel
Sekda Babel, Naziarto 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Demi mewujudkan agenda reformasi yakni gerakan reformasi birokrasi bersama nasional untuk mencapai pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta campur tangan politik, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI menggelar Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Sistem Merit Menuju Birokrasi Kelas Dunia Tahun 2024.

Seminar ini melibatkan berbagai unsur pemerintah termasuk di antaranya, lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, sekretaris jenderal, sekretaris menteri dan sekretaris utama, sekda provinsi, sekda kabupaten dan sekda kota se-Indonesia.

Tak terkecuali Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) yang turut serta menggaungkan pentingnya reformasi birokrasi dengan menghadiri seminar, diwakili Sekda Babel, Naziarto, secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (12/10/2021).

Pemprov Babel dalam hal ini menyadari bahwa reformasi birokrasi menjadi gerbang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab, selaras pada visi misi Gubernur Babel.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa gagasan mengenai konsep reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang diawali dengan jatuhnya perekonomian nasional sekaligus pemicu bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan di semua bidang.

"Reformasi birokrasi yang diinginkan Presiden Jokowi adalah bagaimana memangkas birokrasi yang panjang menjadi efektif dan efisien, mempercepat proses perijinan, dan mempercepat proses pelayanan masyarakat. Hal ini kemudian berkembang dengan dirumuskannya Undang-undang Cipta kerja dan membangun sebuah format birokrasi yang diharapkan," paparnya.

Lima prioritas kerja Presiden Jokowi 2019-2024 adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Birokrasi adalah lehernya pemerintahan, sehingga merupakan bagian penting yang ingin diwujudkan Bapak Presiden," lanjutnya.

Namun, peta reformasi pasca diterbitkannya PP No.81 Tahun 2010 mengenai _grand design_ Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak PP tersebut diterbitkan, realitanya menunjukkan pelaksanaan reformasi masih jauh dari kata selesai.

Akan tetapi sebagai pemerintahan yang berorientasi pada hasil, semua capaian tersebut harus dipertimbangkan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, berbagai upaya yang dianggap dapat mempercepat perubahan harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara yang dianggap kurang efektif harus bisa dikoreksi kembali.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved