Breaking News:

Berita Kriminal

Hakim Tolak Eksepsi PH Terdakwa Debitur Neli Agustin, Penasihat Hukum Kecewa

Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan Tim Kuasa Hukum Terdakwa Neli Agustin, debitur kasus korupsi fasilitas kredit modal

Penulis: Antoni Ramli | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Tim kuasa hukum terdakwa Neli Agustin , Leni usai sidang. (Bangkapos.com/Anthoni Ramli) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan Tim Kuasa Hukum Terdakwa Neli Agustin, debitur kasus korupsi fasilitas kredit modal kerja (KMK) Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir.

Penolakan eksepsi tersebut, dibacakan Ketua Majelis Hakim, Dewi Sulistiarini, yang pada sidang lanjutan di Ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Negeri Kelas 1A, Pangkalpinang, Rabu (13/10/2021) didampingi Hakim Anggota Erizal dan Warsono.

"Dari hasil musyawarah majelis hakim menimbang dan memutuskan menolak seluruh eksepsi tim kuasa hukum terdakwa Neli Agustin, dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksa perkara atas nama terdakwa Neli Agustin, dengan menghadirkan saksi dan bukti bukti lainnya. Mengabulkan biaya perkara sesuai dengan putusan hakim," kata Dewi, Rabu (13/10/2021).

Sementara itu, Tim  Kuasa Hukum Terdakwa Neli Agustin, Leni Septriani, mengaku kecewa karena ditolaknya eksepsi yang diajukan pihaknya.

Kendati demikian, kata Leni pihakya  harus menghormati putusan yang telah diambil majelis hakim. "Terkait ditolaknya eksepsi atas nama Neli Agustin. Kami sebenarnya selaku penasehat hukum dan saya ketua timnya, sangat kecewa sekali atas putusan tersebut. Akan tetapi kita harus menghormati  putusan yang telah diambil majelis hakim, dan kita tetap akan melakukan upaya hukum yang mempertahankan hak hak Kien kami," kata Leni yang pada kesempatan itu didampingi rekannya, Anggun Melinda, Rabu (13/10/2021).

Kata Leni, poin penting yang disampaikan pihaknya dalam eksepsi tersebut, yakni tidak adanya SPDP penyidik. Kemudian dakwaan JPU dinilai, tidak cermat dan kabur. "Pertama dalam eksepsi kami menyoroti tidak adanya SPDP yang diberikan pihak penyidik, JPU dalam membuat surat dakwaan, tidak tepat dan cermat dan juga kabur, sehingga cukup alasan kami untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dari dakwaan penuntut umum,"pungkas Leni.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaan primairnya, mendakwa  Neli Agustin,  selaku Debitur pada Kantor Cabang BRI Pangkalpinang, Tanggal 16 Maret 2018 bersama-sama terdakwa Sugianto alias Aloy, yang telah divonis lebih dulu, sebagai perantara pengajuan KMK
ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Saksi yang juga terdakwa,  M Redinal Airlangga selaku account officer (AO) sekaligus Saksi Ardian Hendri Prasetyo, selaku Pimpinan Kantor BRI Cabang Pangkalpinang, Notaris Gemara Handawuri dan John Adriana, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, merekayasa berkas permohonan kredit dan menggunakan uang pencairan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selian itu terdakwa, didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Neli Agustin, sebesar Rp425.000.000, karena dianggap memperkaya orang lain yaitu Sugianto alias Aloy sebesar Rp679.000.000, M Redinal Airlangga, Rp98.000.000, Edward Rp98.000.000, yang merugikan keuangan negara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.300.000.000,00. (Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

 
 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved