Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejari Bangka Barat Jamin Berikan Akses Keadilan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Jan Maswan mengikuti bimtek Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
(Ist/Kejari Bangka Barat)
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat, Jan Maswan mengikuti bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat, Jan Maswan mengikuti bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.

Kegiatan yang mewakili Kajari Bangka Barat Helena Octavianne tersebut telah diselenggarakan oleh, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan asistensi Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang diikuti secara virtual.

Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dalam rangka melaksanakan hasil rekomendasi rapat kerja nasional tahun 2020.

"Akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana yang merupakan suatu bentuk nyata, dari Kejaksaan Agung RI dalam hal memberikan akses keadilan untuk perempuan dan anak dalam perkara pidana," ujar Helena Octavianne, Rabu (13/10/2021).

Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum implementasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

"Ruang lingkup dari pedoman Kejaksaan ini yaitu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan sidang, dan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Helena mengatakan pedoman dibuat dengan tujuan untuk menegaskan posisi penuntut umum sebagai pemilik dan pengendali perkara, dalam asas dominus litis yang lebih perspektif dan memberikan perlindungan terhadap korban.

"Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana, telah menajdi suatu kebutuhan hukum di masyarakat. Ini guna melindungi, kepentingan dan hak perempuan dan anak yang berhadap dengan hukum," ungkapnya.

Diketahui dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memegang peranan penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

"Hal ini sehingga dalam penanganan perkaranya dapat dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana, asas nondiskriminasi, asas perlindungan, perkembangan tindak pidana dan hukum acara pidana, termasuk penyalahgunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi, konvensi internasional," jelasnya.

"Serta aspek hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perlindungan saksi dan korban. Maupun hal lain yang bersifat kasuistis guna keberhasilan penanganan perkara pidana untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan," tambahnya.

Sementara itu Helena Octavianne berharap dengan adanya bimbingan teknis, terkait dapat memberikan arahan yang jelas untuk Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyusunan konstruksi hukum.

"Ini untuk menangani perkara pidana perempuan dan anak, serta dapat memperjelas tafsir sistematis terhadap beberapa terminologi dalam menanganani perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga sepenuhnya dapat memberikan akses keadilan, bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum," ucapnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved