Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Anggota DPD RI Darmansyah Dorong PBB dapat Dipungut Pemerintah Daerah untuk Tingkatkan Pendapatan

Darmansyah Husein, melakukan kunjungan kerja ke kantor Provinsi Bangka Belitung.

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung, Darmansyah Husein. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung, Darmansyah Husein, melakukan kunjungan kerja ke kantor Provinsi Bangka Belitung.

Agenda ini merupakan rangkaian reses masa sidang I tahun sidang, 2021-2022.

Darmawansyah, mengatakan kegiatan kali ini cukup strategis untuk membahas tentang proses Undangan-undangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Jadi kalau kita berjuang untuk suatu kepentingan tidak mereka-reka harus dengan dasar data-data konkrit, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan dan pertambangan," kata Darmansyah kepada Bangkapos.com, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Video Gisel Pakai Tanktop Enjoy Goyang dengan Wijin Durasi 21 Detik yang Masih Beredar Disorot

Baca juga: Begini Caranya Agar Uang Koin Rp 1000 Kelapa Sawit Bisa Laku Jutaan Rupiah di Kalangan Kolektor

Melalui kunjungannya itu, Darmansyah mendorong pemerintah daerah untuk menggali data konkrit kepada daerah, agar dapat diperjuangkan di pemerintah pusat.

Seperti Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pertambangan dan perkebunan, dijelaskannya, kewenangannya saat ini ada di pemerintah pusat.

"Karena pemerintah pusat menganggap daerah belum mampu mengelolanya. Namun disayangkan dan bagi hasil pada sektor tersebut terjadi penurunan. Kenyataannya di daerah kita ini dana bagi hasil untuk sektor itu dari tahun ke tahun turun, kita tahu aktivitasnya tidak pernah turun. Oke. Pandemi Covid-19 produksinya turun, tapi kan Izin usaha pertambangan  tambah terus dan hak guna usaha tambah terus,"  jelas Darmansyah.

Mantan Bupati Belitung ini menilai, pertambangan dan perkebunan di Bangka Belitung,  yang diterima hanyalah dampak negatifnya, di samping sisi positifnya lapangan kerja.

"Tidak bisa diandalkan seratus persen dari pemerintah pusat, kita harus punya upaya sendiri juga untuk membangun jalan lokal dan desa misalnya, inikan harus kita biayai dengan APBD kita," lanjutnya.

Baca juga: Pakai Baju Ketat, Tubuh Maria Vania Naik Turun Bagikan Gaya Olahraga Untuk Pengendara Motor

Baca juga: BREAKING NEWS, Dorong TI Apung yang Kandas, Leher Pekerja TI Diterkam Buaya Sungai Melandut

Dia melanjutkan, jika pendapatan asli daerah (PAD) tidak ditingkatkan maka daerah hanya mengharapkan dana transfer dari pusat dan tidak ada arah kemandirian.

"Kalau sekian tahun kita masih mengharapkan transfer dari pusat wajar kita provinsi baru, tapi kan provinsi kita sudah mau 21 tahun, sudah seharusnya pondasi anggaran kita sudah kuat," kata Darmansyah.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved