Breaking News:

Berita Bangka Barat

Lindungi Kepentingan Masyarakat, Kejari Bangka Barat Soroti Pembubaran Perseroan Terbatas

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat Helena Octavianne mengatakan, menjamin tegaknya hukum serta menjaga kewibawaan pemerintah

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: nurhayati
Ist/Kejari Bangka Barat
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma, saat mengikuti in house training. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat Helena Octavianne mengatakan, menjamin tegaknya hukum serta menjaga kewibawaan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan Helena usai Kejari Bangka Barat yang diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma, serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengikuti in house training dengan tema pembubaran perseoran terbatas melalui kepailitan yang dimohonkan kejaksaan.

Diketahui tugas JPN di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 040/J.A./12/2010 tanggal 12 Desember 2010., serta permohonan pembubaran perseroan terbatas, sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

"Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bentuk teraktualisasinya fungsi hukum, untuk memastikan tujuan pembangunan berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen. Secara kelembagaan, kejaksaan adalah bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah," kataHelena Octavianne, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS, Dorong TI Apung yang Kandas, Leher Pekerja TI Diterkam Buaya Sungai Melandut

Baca juga: BREAKING NEWS: Pekerja TI Korban Buaya Sungai Melandut Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

Helena mengatakan, fungsi dan kewenangan kejaksaan diatur dalam peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksana penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kewenangan Kejaksaan terkait dengan permohonan pembubaran perseroan terbatas, yaitu pembubaran yang diajukan oleh kejaksaan. Hal ini karena anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan uu perseroan terbatas, karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Ini karena tindak pidana pencucian uang dan pidana, di bidang lingkungan hidup dengan terpidana korporasi," jelasnya.

Diketahui ketentuan uu perseroan terbatas, ada dua alasan yang mendasari kejaksaan untuk bertindak, selaku pemohon pembubaran perseroan terbatas pada pengadilan negeri.

Helena mengatakan hal tersebut sesuai pasal 146 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Berarti jika Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas, undang-undang menuntut dari padanya. Untuk membuktikan kepentingan umum yang dilanggar perseroan terbatas, atau membuktikan adanya ketentuan perundang-undangan yang dilanggar perseroan terbatas," ungkapnya.

"Pelanggaran terhadap kepentingan umum merupakan bagian dari kepentingan pemerintah, dan Jaksa menjalankan kepentingan negara. Sehingga Kejaksaan berkedudukan bukan sebagai pihak yang melakukan penafsiran atas pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan, oleh perseroan terbatas yang menjadi alasan pembubaran melainkan domain pemerintah selaku pemberi kuasa," tambahnya.

Baca juga: Proses Pencarian Korban Terkaman Buaya di Sungai Melandut Riausilip Gunakan Dua Perahu Karet

Baca juga: Tim SAR Berhasil Temukan Jasad Penambang yang Diterkam Buaya, Tangan Kanan Terputus 

Sementara itu Helena berharap dapat mempertegas terkait tugas dan kewenangan, dari Kejaksaan melalui JPN.

"Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas," kata Helena.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved