Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pengamat Politik Nilai Parpol Jadikan Kader yang Punya Jabatan Publik Sebagai ATM Berjalan

Dosen Ilmu Politik FISIP UBB, Bahjatul Murtasidin tak memungkiri bahwa Partai Politik memang membutuhkan dana untuk membiaya operasional

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Dok/Murtasidin
Murtasidin 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dosen Ilmu Politik FISIP UBB, Bahjatul Murtasidin tak memungkiri bahwa Partai Politik memang membutuhkan dana untuk membiaya operasional kegiatannya seperti sosialisasi politik dan pengkaderan partai.

"Realita empiris saat ini, kondisi keuangan partai-partai di Indonesia secara umum dan Bangka Belitung secara khusus tak jelas sumber keuangannya dari mana saja. Konsekuensi logisnya adalah partai seringkali menjadikan jabatan publik yang dipegang politisi kadernya menjadi 'ATM berjalan' sehingga praktik seperti ini menyuburkan korupsi," beber Bahjatul, Kamis (14/10/2021) kepada Bangkapos.com.

Oleh karena itu, menurutnya paling tidak ada tiga argumen yang menjadi landasan perlunya bantuan dana parpol.

Baca juga: Video Gisel Pakai Tanktop Enjoy Goyang dengan Wijin Durasi 21 Detik yang Masih Beredar Disorot

Baca juga: STOP! Orang-orang dengan Kondisi Ini Jangan Lagi Minum Air Kelapa, Bisa Bahaya Bagi Tubuh

Pertama, di banyak negara demokrasi, bantuan dana partai digunakan sebagai cara untuk memaksa partai menjadi lebih profesional.

Kedua, bantuan dana partai diletakkan dalam ikhtiar mencegah penguasaan partai oleh hanya satu atau dua orang saja.

Ketiga, dana partai bisa digunakan untuk prioritas pendidikan politik dan kaderisasi di internal partai.

"Oleh karena itu, bantuan negara melalui subsidi dana parpol memang diperlukan. Hal ini diperkuat dengan kondisi beberapa negara dengan prediket demokrasi, banyak yang pemerintahannya turut memberi bantuan dana kepada partai politik. Besarannya berbeda-beda, ada yang 25%, 30%, 50%, 60%, 75%, 80% dan bahkan 100%," jelasnya.

Dia menyebutkan efek yang diterima atas bantuan dana parpol ini juga berbeda-beda. Hanya saja, persoalan bantuan dana politik di Bangka Belitung adalah bantuan parpol dilakukan pada saat yang tidak tepat.

"Bukan hanya karena kondisi pandemi yang berdampak pada keuangan daerah yang mengalami defisit cukup besar, tetapi juga kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum atau tidak terlalu tinggi. Kondisi ini, harus diakui bahwa memang sangat melukai derita rakyat," ungkap Murtasidin.

Baca juga: Pakai Baju Ketat, Tubuh Maria Vania Naik Turun Bagikan Gaya Olahraga Untuk Pengendara Motor

Baca juga: Sambil Merem, Maria Vania Bagikan Tips Olahraga untuk Ibu Hamil, Awas Jangan Salah Fokus!

Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Pengangguran terbuka menjadi tumbuh subur, dan angka kemiskinan juga merangkak naik.

Dia menilai etis atau tidak tergantung dari sudut pandang. Jika sudut pandangnya adalah masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang sangat berharap berbagai kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah, tentu sangat tidak etis.

"Tapi jika sudut pandangnya adalah dari aktor legislator yang telah berjuang dengan segenap daya dan upaya di saat pandemi, tentu menjadi hal yang wajar kenaikan dana parpol. Apalagi jika alasannya adalah agar praktik korupsi tidak tumbuh subur," bebernya.

Dia mengingatkan yang perlu digaris bawahi adalah bantuan dana partai yang diberikan oleh pemerintah  bukanlah merupakan hadiah, bukan pula subsidi cuma-cuma dari pemerintah.

"Harus disadari bahwa ini adalah upaya agar partai bisa memainkan peran dan fungsinya secara nyata bukan sekadar retorika mengada-ngada. Bantuan parpol juga harus harus diiringi dengan evaluasi terkait seberapa besar dampaknya terhadap fungsi-fungsi kepartaian," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved