Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tim Kementerian PUPR Datang ke Bangka Belitung Matangkan Program Kotaku Segmen Dua

Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertandang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin oleh Analisis Monev dan Pelaporan Projects Management Unit Nasional Slim Upgrading Program (NSUP), M. Reyhan Firlandy bersama beberapa orang lainnya saat menggelar rapat di kantor BPPW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (15/10/2021). 

"Oleh karena itu, akan kita cek dulu kesesuaian dokumen-dokumennya dengan kondisi di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, untuk pengerjaan proyek ini, sambung dia, tidak ada perbedaan yang signifikan antara program Kotaku di kawasan Nelayan Satu dan Nelayan Dua.

Karena program Kotaku mengedepankan asas kolaborasi, jadi tidak serta-merta dibebankan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk pembangunan sendiri direncanakan akan dimulai pada akhir Januari 2022 mendatang jika sudah benar-benar siap.

"Seiring program Kotaku dan pembiayaannya akan berakhir pada akhir Desember 2022, ditargetkan pada bulan Agustus 2022 pembangunannya harus selesai. Jadi pengerjaan konstruksinya akan dimulai sekitar akhir Januari atau awal Februari 2022," timpalnya.

Satker PPPW pastikan dukung penuh

Kepala Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dendy Kurniadi memastikan, pihaknya akan terus memantau cakupan atau delineasi kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sedang berjalan dan finalisasi.

Hal itu agar kelengkapan teknis dan administratif agar tidak ada hambatan pada saat pelaksanaan.

Berkaitan dengan kendala teknis seperti mobilisasi material, man power, skill, kompleksitas pekerjaan, alat, timeline waktu pekerjaan, dan manajemen pengelolaan proyek dengan melihat lingkup pekerjaan di kawasan.

"Kita juga akan melihat potensi dan kendala non teknis seperti potensi penolakan WTP untuk clearence lahan," ujar Dendy.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved