Breaking News:

PDIP Ancam Sanksi Tegas Kader yang Kangkangi Megawati Terkait Aksi Dukung-mendukung Ganjar-Puan

akar rumput PDI Perjuangan mulai saling terbuka soal aksi dukung-mendukung sosok yang layak dicalonkan sebagai calon presiden dari kader partai ber...

KOMPAS.COM/ M Wismabrata
Megawati Sukarnoputri, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo saat di Solo,Sabtu (8/3/2014). 

PDIP Ancam Sanksi Tegas Kader yang Kangkangi Megawati Terkait Aksi Dukung-mendukung Ganjar-Puan

BANGKAPOS.COM -- Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) ancam sanski tegas kader yang kangkangi Megawati.

PDIP akan menjatuhkan sanksi kepada pengurus maupun kader yang masih nekat mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui, akar rumput PDI Perjuangan mulai saling terbuka soal aksi dukung-mendukung sosok yang layak dicalonkan sebagai calon presiden dari kader partai berlambang banteng itu.

Terkait akan hal itu, DPP PDIP pun bereaksi.

DPP PDIP mengaku tidak akan pandang bulu. Baik pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo, semua akan mendapat sanksi jika tidak mengindahkan instruksi DPP.

Baca juga: Kaya Raya Punya Harta Rp 300 M tapi Artis Ini Tak Malu Makan Lauk Sambal dan Nongki Bareng Pengamen

Baca juga: Video Gisel Goyang Pakai Ini di Kolam Renang, Warganet Sebut Mirip dengan Video Kemarin

Baca juga: Obat Tradisional Kelenjar Getah Bening, Coba Gunakan Garam, Baking Soda, atau Lidah Buaya

"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun, Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin kemudian menegaskan bahwa kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved