Breaking News:

Berita Pangkalpinang

AETI Dorong Anggotanya Terapkan Good Mining Practices Dalam Penambangan Timah

Sekretaris AETI, Jabin Sufianto mendorong anggota AETI untuk mengimplementasikan Good Mining Practices (GMP) dalam proses penambangan timah.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Edwardi
Ilustrasi tambang rakyat 

Selain itu, kegiatan eksplorasi membutuhkan biaya tinggi sehingga margin profit saat ini tidak cukup untuk menyisihkan anggaran eksplorasi.

"Untuk itu AETI menyarankan kegiatan eksplorasi harus dilakukan secara masif di seluruh daerah penghasil timah di Indonesia. Zonasi area pertambangan harus akurat, jika tidak penambang rakyat akan terus menambang di luar area pertambangan," ujar Jabin.

Dalam kesempatan ini, Jabin juga mengajak perusahaan untuk mengoptimalkan mineral ikutan dari proses penambangan seperti slag timah. Sehingga, semua hasilnya bisa dimaksimalkan yang nantinya akan berdampak pada pendapatan negara.

Secara tanggungjawab lingkungan, menurut Jabin anggota AETI juga telah melakukan reklamasi pascatambang. Dimana reklamasi tidak hanya sekadar menanam tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dari sisi kontribusi, kata Jabin anggota AETI juga memberikan kontribusi bagi negara melalui pajak, PNBP, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Jenis PNBP yang sumber daya alam umum yang disetorkan yakni iuran tetap/landrent/deadrent, iuran prduksi (royalti), penjualan hasil tambang, dan keuntungan bersih.

"Di Provinsi Bangka Belitung sektor pertambangan dan pengolahan memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan ekonomi, yakni 30 persen. Ini belum termasuk multifilier effect yang dirasakan masyarakat secara langsung," sambung Jabin.

Kedepan, Ia berharap proses penambangan timah perlu dukungan semua stakeholder.

"Kita membuka kerjasama dengan semua pihak agar industri timah lebih maju lagi ke depannya, potensi timah yang ada ini harus dimaksimalkan dengan baik dengan menerapkan good mining practices, sehingga bisa berkontribusi terus bagi negara," tutupnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia Herry Susanto mengatakan, ada beberapa problematika dalam pertambagan timah di antaranya banyak kasus tumpang tindih IUP, hilirisasi tambang timah yang masih belum optimal, tata niaga timah yang belum menjadi perhatian, besaran royalti dan konsumsi timah dalam negeri masih rendah.

"Tahun 2019 PT Timah menyumbang PNBP Rp1,1 triliun, tapi tahun 2020 dan 2021 menurun signifikan. Ini yang perlu dikaji apa penyebabnya," sebutnya.

Kedepan, kata dia pihaknya akan melakukan kajian dalam tata kelola timah, dan mendorong Kementerian ESDM untuk memperhatikan serius komoditas timah.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved