Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Efek Omnibus Law, Bangka Belitung akan Kaji Ulang 34 Perda Terdampak

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Belitung mengelar rapat  program pembentukan peraturan daerah

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita).
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Belitung mengelar rapat program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Banmus, Senin (18/10/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Belitung mengelar rapat  program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Banmus, Senin (18/10/2021).

Dalam agenda ini bermaksud untuk membahas penyusunan propemperda untuk tahun 2022.

"Tahun 2022 itu pekerjaan kita sangat berat, terutama pasca keluarnya UU No 11 Tahun 2020, tentang UU Cipta Kerja atau kita sebut Omnibus Law," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama.

Dia menyebutkan ada sekira 34 peraturan daerah Bangka Belitung yang terdampak dari keluarnya Omnibus Law.

"Namun ini masih dikaji kembali, 34 itu terdampak semua atau hanya terdampak sedikit. Ada lagi yang menambah beban kita itu, beberapa UU di luar Cipta Kerja, efeknya berdampak ke kita, misalnya UU Minerba, itu membuat fungsi SDM hilang, otomatis perda yang berhubungan dengan pertambangan harus dikaji ulang lagi," katanya.

Menyikapi kondisi demikian, pihaknya berwacana akan melakukan Omnibus Law peraturan daerah.

Diakuinya selain Bangka Belitung, Bandung juga jadi daerah yang intens membahas Omnibus Law Perda.

"Tapi memang agak berat, kita ada empat komisi, otomatis hanya bisa empat pansus dari 11 kluster menjadi 4 kluster, ini lumayan susah, ditambah lagi UU di luar ciptaker yang berefek kita, belum lagi perda kita yang sudah akhir, jadi banyak hal yang akan kita kejar," katanya.

Walaupun menjadi pekerjaan yang sulit pada tahun 2022, tetap harus digencarkan, pasalnya akan menyulitkan kerja para OPD terkait dalam menjalankan tugasnya.

"Kami juga tanggal 21 Oktober 2021, Bapemperda bersama Biro hukum, seluruh Indonesia diundang, membahas UU Cipta Kerja," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved