Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Libur Maulid Nabi, ASN Pemkot Pangkalpinang Dilarang Bepergian dan Cuti, Nekat Kena Sanksi

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang diminta jangan memanfaatkan hari libur Maulid Nabi untuk bepergian

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: khamelia
TribunWow.com/Octavia Monica P
Maulid Nabi Muhammad SAW, simak keutamaan merayakannya. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah telah menggeser hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW, yang semula Selasa, 19 Oktober menjadi Rabu, 20 Oktober 2021.

Namun, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang diminta jangan memanfaatkan hari libur Maulid Nabi untuk bepergian dan cuti.

Kabid Perencanaan, Pengadaan Mutasi dan Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang Fahrizal menyebut, pemerintah akan memberi sanksi bagi PNS yang nekat bepergian dan menambah hari libur saat peringatan Maulid Nabi.

Baca juga: Tujuh Atlet dan Official Kontingen PON XX Asal Babel Positif Covid-19, Satu Telah Sembuh

Baca juga: Tukar SIM card ke 4G Telkomsel, Dapat Kuota Hingga 30 GB 

Baca juga: Pemadaman Listrik Bergilir, PLN Berikan Kompensasi Bagi Pelanggan Melebihi Tingkat Mutu Pelayanan

Kata Fahrizal, hal ini pula sudah ditegaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang melarang PNS untuk bepergian dan mengambil cuti selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 18-22 Oktober 2021.

"Bagi PNS yang melanggar, siap-siap dikenai sanksi. Kebijakan tersebut dikecualikan bagi ASN yang sedang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti dengan alasan penting lainnya," ungkap Fahrizal kepada Bangkapos.com, Senin (18/10/2021).

Fahrizal mengatakan, adapun larangan cuti dan bepergian bagi ASN diatur dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Tingkatan sanksi yang akan diberikan tergantung penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Adapaun jenis hukuman yaitu hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat," tuturnya.

"Pemberian sanksi merupakan wewenang dari PPK Kementeran atau Lembagga dan instansi terkait. Mengenai tingkatan, tergantung dari catatan para ASN yang melanggar," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved