Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Wali Kota Pangkalpinang Sebut Penanganan Covid-19 dan Banjir Tetap Prioritas di 2022

Prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2022 adalah peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, optimalisasi pajak dan retribusi.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Rapat Paripurna keenam masa persidangan kesatu tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, dalam agenda penandatanganan nota kesepakatan terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna, Selasa (19/10/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Rapat Paripurna keenam masa persidangan ke satu tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, dalam agenda penandatanganan nota kesepakatan terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna, Selasa (19/10/2021).

Selanjutnya KUA dan PPAS yang disepakati ini akan menjadi dasar penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022.

Wali Kota Pamgkalpinang Maulan Aklil menyebut, adapun prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang dalam KUA dan PPAS Tahun 2022 ini adalah peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat, optimalisasi peningkatan pajak dan retribusi.

Pengembangan potensi wisata daerah, perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat, dan penanggulangan banjir.

Sebelumnya Molen juga mengucapkan, terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang tergabung dalam Badan Anggaran maupun komisi-komisi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 202, sehingga hari ini dapat di capai kesepakatan.

"Untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tersebut, diperlukan sumber pendanaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cermin kemandirian daerah dan penerimaan murni daerah yang menjadi modal utama bagi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," sebut Molen.

Menurutnya, untuk menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah tersebut, kebijakan pendapatan daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2022 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mengingat dana transfer pusat mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah tersebut, pada KUA-PPAS Tahun 2022 kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, melakukan penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah, untuk dan keuangan daerah meningkatkan pengelolaan aset sewa," ungkapnya.

"Mendatangkan pendapatan daerah melalui retribusi atau pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan secara modern dan humanis serta meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah," tambahnya.

Kata Molen, untuk kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang pada KUA- PPAS Tahun 2022, terlebih dahulu memperhatikan belanja gaji dan tunjangan pegawai, persentase belanja untuk Pendanaan Pendidikan sebesar 20 persen, alokasi dana kesehatan sebesar 10 persen, dengan memperhatikan mandatory spending dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved