Breaking News:

Berita Sungailiat

Dua Tahun Keberangkatan Ditunda, 274 Jemaah Haji Kabupaten Bangka Belum Terima Kepastian  

Sebanyak 274 jemaah haji di Kabupaten Bangka lagi-lagi harus bersabar menunggu waktu keberangkatan ke Tanah Suci Mekkah sampai waktu

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Staff Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Bangka, Gaipul Prabungga. (Bangkapos/Arya Bima Mahendra) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 274 jemaah haji di Kabupaten Bangka lagi-lagi harus bersabar menunggu waktu keberangkatan ke Tanah Suci Mekkah sampai waktu yang tidak ditentukan.

Setidaknya, sudah 2 tahun lamanya para Umat Muslim yang menanti-nantikan keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

Rasa kecewa tentu ada, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa tertundanya ibadah haji selama kurang lebih dua tahun ini berdampak kepada semua negara di dunia akibat Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini tak kunjung sirna.

Staff Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Bangka, Gaipul Prabungga menyebutkan bahwa ada sebanyak 274 jemaah haji di Kabupaten Bangka yang seharusnya berangkat pada Tahun 2020 lalu.

Tahun 2021, di kondisi yang masih tidak menentu ini, keberangkatan jemaah haji tersebut kembali harus ditunda dan belum mendapat kepastian.

"Kemarin kami baru rapat dengan Kemenag pusat dan memang kita belum tau pasti kapan dan prosedur apa saja yang dibutuhkan jemaah haji dari Indonesia untuk bisa berangkat," kata Gaipul.

Sementara itu, Gaipul mengatakan bahwa untuk akses umrah justru sudah dibuka, meskipun prosedur dan syarat keberangkatan diperlukan dari pemerintah Arab Saudi masih belum jelas.

"Umroh saja belum jelas ketentuannya, apalagi haji kan," jelasnya kepada Bangkapos.com, Jumat (22/10/2021).

Apabila memang waktu keberangkatan jemaah haji nantinya sudah ada, Gaipul mengaku bahwa 274 jemaah haji di Kabupaten Bangka kemungkinan tidak akan bisa diberangkatkan seluruhnya.

"Jika tahun ini ada keberangkatan, kita juga enggak tau berapa persen kuota yang diperbolehkan berangkat, bisa seluruhnya atau hanya beberapa persen saja," ujarnya.

Menurutnya, semua itu adalah kebijakan dan kewenangan langsung dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Ia menuturkan bahwa selama ini beberapa jemaah memang sempat bertanya terkait kejelasan keberangkatan haji mereka.

"Kalau yang bertanya memang ada dan itu wajar saja. Tapi kalau sampai yang protes dan komplain diluar batas Alhamdulillah tidak ada, karena mereka (jemaah haji) juga paham dengan kondisi saat ini," katanya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved