Breaking News:

Soal Alur Muara Sungai Jelitik, Gubernur Bangka Belitung: Kita Tidak Bisa Menunggu Terlalu Lama Lagi

Permasalahan pengerukan alur Sungai Jelitik, Kabupaten Bangka yang melibatkan PT Pulomas Sentosa memasuki babak baru.

Penulis: iklan bangkapos | Editor: nurhayati
Diskominfo Babel
Gubernur Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Permasalahan pengerukan alur Sungai Jelitik, Kabupaten Bangka yang melibatkan PT Pulomas Sentosa memasuki babak baru.

Hal itu setelah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman menjalin komunikasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ridwan Djamaluddin.

Komunikasi tersebut digelar dalam rapat pembahasan rencana pengangkutan dan penjualan mineral hasil normalisasi muara alur Sungai Jelitik, serta pembahasan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi PT Pulomas Sentosa, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (25/10/21).

Selain dihadiri oleh Erzaldi Rosman, nampak hadir dalam pertemuan virtual tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel, diantaranya Kapolda, Danlanal, Kajati Babel, serta pihak dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementrian ESDM RI .

Erzaldi berharap koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Dirjen Minerba ini menjadi titik terang dalam menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung usai selama belasan tahun, hingga menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat nelayan dengan PT Pulomas Sentosa.

Disamping itu, Erzaldi ingin memastikan diskresi yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu dengan menunjuk Primkopal (Primer Koperasi Angkatan Laut) sebagai pihak ketiga dari unsur TNI AL, untuk mengambil alih pengerukan alur muara Sungai Jelitik, dapat dibenarkan oleh Dirjen Minerba.

"Kita mencari kewenangan di siapa, mari kita cari. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama lagi, dan segera harus kita tindaklanjuti. Yang menerbitkan IUP penjualan apakah kewenangan kami sebagai gubernur atau bukan," ujar  Erzaldi.

Jika sudah diketahui siapa yang berwenang untuk mengeluarkan izin IUP penjualan, dengan begitu rencana pihaknya bersama Primkopal yang telah disepakati bisa secepatnya dimulai.

Dari hasil penjualan pasir oleh Primkopal ini juga, menurut Erzaldi yang akan menjadi modal bagi Primkopal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

"Bagaimana kegiatan yang akan segera dilaksanakan ini bisa ditindaklanjuti dengan mengirim material ini untuk dimanfaaatkan. Artinya, ada bagian yang bisa dimanfaatkan Primkopal. Dengan begitu pasir ini bisa saja dijual, tapi perlu IUP penjualan, kalau kewenangan itu di gubernur, oke saya akan keluarkan," ungkapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved